Mudik Resmi Dilarang, Kemenhub Siapkan Permen

Mudik Resmi Dilarang, Kemenhub Siapkan Permen

Jakarta, jurnalkota.id

Pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan segera menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan. “Selasa kemarin Presiden sudah memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi mengimbau tapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik. Arahan beliau, transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Menurut Adita, penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),Kepolisian dan sebagainya. “Regulasi transportasi terkait pelarangan mudik, berlaku untuk angkutan umum penumpang  dan kendaraan pribadi,” katamya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. “Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19,” jelas Adita.

Masih menurut Adita, skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

“Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona,” tukasnya.

Ia menambahkan, larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).

“Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya, hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya,” papar Adita.

Sebelumnya, dalam Pidatonya, Selasa (21/4), Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik. Beberapa yang menjadi pertimbangannya yaitu : berdasarkan hasil Survei yang dilakukan Kemenhub melalui Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub) pada yang menyebutkan bahwa masih ada sebanyak 24 persen masyarakat yang menyatakan tetap ingin mudik.

Selain itu, pemerintah juga baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah Jabodetabek, dan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan.(Sya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com