Menyoroti alokasi anggaran, Komisi X mendesak Perbendaharaan-Bappenas memperhatikan pendidikan

Komisi X DPR menyoroti alokasi dana pendidikan pada 2022. Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng, mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperhatikan pendidikan Indonesia.

Contents hide

1. “Tahun ini, ketika proposal untuk 2022 diajukan, cap indikatif sebenarnya turun

1.1. Pembelajaran jarak jauh secara online menjadi kendala bagi sejumlah pelajar

1.2. “Pembelajaran jarak jauh bahkan di tingkat pelajar masih banyak yang tidak bisa

“Tahun ini, ketika proposal untuk 2022 diajukan, cap indikatif sebenarnya turun

dari 81 triliun rupee pada 2021. Pada 2022, Departemen Keuangan dan Bapenas dijadwalkan untuk menyetujui hanya 73 triliun rupee, yang sangat menyedihkan,” kata Agustina ketika menghubungi Anda pada hari Senin (6 Juli 2021). ).

“Walaupun diwajibkan oleh UUD 45, pendidikan harus 20 persen dari anggaran, kalau anggaran tahun 2021 hanya Rp 550 triliun, Kemendikbud hanya mengelola Rp 14,8 triliun”, lanjutnya.

Dalam rapat dengan Komisi X DPR sore ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan dana sebesar Rp 93.000. Jumlah tersebut dinilai sudah sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembelajaran jarak jauh secara online menjadi kendala bagi sejumlah pelajar

di masa pandemi ini. Mulai dari minimnya paket data hingga sulitnya sinyal internet, pembelajaran jarak jauh online menjadi kendala bagi sejumlah pelajar di masa pandemi ini. Mulai dari minimnya paket data hingga sulitnya sinyal internet (Foto: Antara Photo)
Baca juga:
Kunjungi Banyuwangi, Komisi X DPR RI Gali Pengembangan Pariwisata

“Butuh dana yang tidak sedikit, salah satunya untuk mewujudkan SDM yang unggul di tengah pandemi,” tambah Agustina.

Agustina mengatakan Rp 93 triliun akan dimasukkan ke dalam KIP perguruan tinggi (Bantuan Mengajar Lulusan SMA dan Sederajat), program Indonesia Pintar dan beasiswa perguruan tinggi.

“Sebagian besar membuat platform digital untuk mengejar proses pembelajaran jarak jauh,” kata Agustina.

“Pembelajaran jarak jauh bahkan di tingkat pelajar masih banyak yang tidak bisa

mengikuti pembelajaran karena tidak ada jaringan internet, tidak ada jaringan listrik, ada yang tidak memiliki komputer,” lanjutnya.

Komisi X DPR meminta Perbendaharaan di Bappenas memangkas dana pendidikan kedinasan. Dana ini dapat dialokasikan ke berbagai siswa untuk pelatihan selama pandemi.
Pembelajaran jarak jauh secara online menjadi kendala bagi sejumlah pelajar di masa pandemi ini. Mulai dari minimnya paket data hingga sulitnya sinyal internet, pembelajaran jarak jauh online menjadi kendala bagi sejumlah pelajar di masa pandemi ini. Mulai dari minimnya paket data hingga sulitnya sinyal internet (Foto: Antara Photo)
Baca juga:
Ketua komite X menyerukan pembentukan gugus tugas untuk pengawasan sekolah pribadi

“Komisi X berharap bisa disumbangkan sedikit demi sedikit melalui pendidikan kedinasan untuk anak-anak kita, agar lebih banyak lagi anak yang bisa mengenyam pendidikan di masa pandemi ini,” ujarnya.

“Jadi saya mengetuk hati Perbendaharaan dan Bappenas, proses anggarannya masih panjang dan ini pagu indikatif pendahuluan sampai ada keputusan atas pidato Presiden pada 16 Agustus,” pungkasnya.