Pemerintah Akhirnya Putuskan Jatah Hari Libur Nataru

Pemerintah Akhirnya Putuskan Jatah Hari Libur Nataru

Jakarta, jurnalkota.id

Pemerintah memutuskan jatah hari libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 akan ditambah dengan libur pengganti Idul Fitri. Artinya mulai 24 hingga 27 Desember 2020 tetap berlaku hari libur. Namun, pemerintah juga menetapkan hari libur tidak berlaku pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, keputusan tersebut disepakati melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama Fachrul Razi yang dipimpin Menko PMK di Jakarta, Selasa.

“Intinya sesuai dengan arahan putuskan bahwa libur Natal dan tahun baru tetap ada, (tetap) libur dan akan ditambah pengganti Idulfitri,” kata Muhadjir saat konferensi pers secara virtual.

Ia mengatakan, hari libur baru berlaku kembali pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. “Kesepakatan itu akan diteken oleh tiga menteri, yakni Menteri PAN-RB, Menaker, dan Menag,” ungkapnya.

Dalam mengambil keputusan tersebut, hadir pula Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menag Fahcrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, Menaker diwakili Sekjen Anwar Sanusi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Asisten SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.(Sya)

Tanggap Bencana Banjir DKI Jakarta, 18 K/L Laksanakan TFG

Tanggap Bencana Banjir DKI Jakarta, 18 K/L Laksanakan TFG

Jakarta, jurnalkota.id

Untuk memperkuat sinergisitas Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah menghadapi potensi banjir akibat fenomena La Nina di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disertai seluruh K/L dan Pemda terkait menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) dalam menghadapi potensi banjir pada tahun 2020 – 2021 di Jakarta pada Senin (30-11-2020).

“Tactical Floor Game adalah taktik militer yang bisa kita terapkan untuk dapat berkoordinasi terkait peran dari setiap pihak selama masa antisipasi perkiraan bencana banjir di DKI Jakarta mendatang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan, TFG dilakukan untuk memperjelas peran dari setiap kementerian dan lembaga agar dapat memaksimalkan sumber dayanya dalam antisipasi dan pembuatan strategi untuk perkiraan bencana banjir. Dalam kegiatan ini semua pihak telah menentukan strategi dan koordinasi kedepan.

Peristiwa banjir yang melanda wilayah DKI jakarta di tahun 2020 menimbulkan jumlah pengungsi sebesar 36.445 jiwa dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. “Peristiwa ini yang memacu kita untuk mempersiapkan hal lebih baik lagi. Bencana banjir ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua, sehingga kita harus siap dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di depan,” ingat Menko Luhut.

Menurutnya, BMKG akan melakukan laporan real time terkait kondisi hujan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, yang akan menjadi peringatan untuk siap siaga menjalankan strategi terhadap pergerakan air dalam bencana banjir.

Selain melakukan visualisasi terhadap perkiraan pergerakan air ketika bencana banjir terjadi, di dalam TFG juga dilakukan simulasi terkait pengungsian yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Diharapkan kita tidak akan menimbulkan klaster baru dari adanya gelombang pengungsian. Sehingga perlu ditekankan bahwa setiap masyarakat harus saling jaga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” tambahnya.

Untuk tetap menjaga protokol, maka dari pihak Kementerian Kesehatan dibantu dengan Dinas Kesehatan daerah akan terus mengedukasi masyarakat di pengungsian untuk selalu menerapkan protokol cuci tangan, penggunaan masker, dan jaga jarak.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,  Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Asops Panglima TNI.  Kegiatan ini diinisiasi oleh  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan SAR Nasional, BMKG, BNPB, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah DKI Jakarta, SAR Jakarta, PLN, dan PAM Jaya.

“Mari kita jadikan kegiatan TGF ini sebagai momentum untuk memulai aksi, tindakan, dan kerja bersama antara stakeholder terkait untuk mengurangi risiko bencana banjir demi membangun bangsa yang tangguh,” tutup Menko Luhut.(Sya)

Apel Kasatwil, Kapolri Pecut Kapolda Tegakkan Prokes

Apel Kasatwil, Kapolri Pecut Kapolda Tegakkan Prokes

Jakarta, jurnalkota.id

Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan kepada para Kapolda di seluruh Indonesia untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes).

Hal itu dikatakan Idham saat memimpin Apel Kasatwil 2020 dengan tema “Kesiapan Polri dalam Pengamanan Tahap Inti Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 serta Pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 Guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional” di Pusdalsis, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11).

“Jadi Apel Kasatwil ini yang pertama berkaitan dengan penanganan Covid, tentunya bahwa penekanan dari UU bahwa para Kapolda ini harus menegakkan prokes, jadi tidak ada keragu-raguan bersama dengan TNI, Satpol PP dan tokoh masyarakat kita akan menegakkan prokes,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan.

Selain itu tambah Argo, Kapolri Jenderal Idham Azis juga telah memerintahkan Asisten Logistik (Aslog) Polri 5 ribu ton beras yang nantinya akan disebar keseluruh Polda jajaran untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

“Bapak Kapolri menyampaikan bahwa Kepolisian melalui Aslog Polri telah menyediakan 5 ribu ton beras, nanti akan diberikan kepada polda, dan kepada Polres seluruh Indonesia, untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Saat ini Ada di bulog untuk berasnya,” ungkap Argo.

Selain protokol kesehatan dan bantuan bagi warga terdampak Covid-19, Kapolri, kata Argo kembali menekankan netralitas seluruh anggota Polri tanpa terkecuali saat pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Bagi siapapun yang melanggar atau kedapatan tidak netral saat Pilkada berlangsung maka sanksi tegas akan diberikan.

“Penekananya adalah netralitas harga mati, tentunya anggota Kepolisian yang melaksanakan pelanggaran seperti yang sudah ditekankan oleh bapak Kapolri baik melalui STR, Vicon, melalui arahan langsung akan ditindak tegas berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan di lapangan,” pungkas Argo.

Penulis: Agi/RED

Pemerintah Segera Selesaikan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah Segera Selesaikan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Jakarta, jurnalkota.id

Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, saat ini terus melakukan akselerasi pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Kemenko Perekonomian bersama-sama dengan 19 K/L yang menjadi penanggung jawab sektor dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari draft RPP dan RPerpres.  Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/).

“Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Dengan demikian, kata dia, masih ada 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan 1 RPerpres) yang masih belum di-upload ke Portal UU Cipta Kerja, terutama yang masih dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi substansinya antar K/L. “Memang tidak semua RPP yang substansinya memerlukan masukan dari masyarakat, seperti misalnya RPP mengenai Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, yang pokok-pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja dan Pemerintah tinggal menetapkan ke dalam PP,” ujarnya.

Menurut Airlangga, khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih dilakukan pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, saat ini subtansi RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor, untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.

“Sementara, untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai Ibadah Haji dan Umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Agama, Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah,” ujarnya.

Sedangkan RPerpres yang terkait dengan pengaturan usaha di bidang penanaman modal, sedang dilakukan sinkronisasi pengaturan alokasi Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar. RPerpres ini akan sejalan dengan RPP yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah selesai disiapkan RPP nya dan di-upload di Portal UU Cipta Kerja.

“Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai Daftar Prioritas Investasi (DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP lainnya, seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara kebutuhan mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM,” papar Menko Airlangga.

Adapun yang terkait dengan RPP Perdagangan dan RPP Perindustrian, sudah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis antara kedua sektor, agar terpadu dan terintegrasi dalam pelaksanaannya di lapangan. “Saat ini masih menunggu proses finalisasi hasil harmonisasi untuk dituangkan ke dalam RPP Perdagangan dan juga di RPP Perindustrian,” ucapnya.

Terkait penyelesaian RPP KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), lanjut dia, saat ini Kemenko Perekonomian sedang mengharmonisasikan berbagai skema insentif dan kemudahan, dengan kondisi empirik pelaksanaannya di lapangan pada saat ini, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai (insentif fiskal), serta berbagai kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal.

Melihat perkembangan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sangat progresif ini, Pemerintah sangat yakin target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja, yaitu 3 bulan sejak diundangkan akan dapat dicapai, dengan tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh Stakeholder untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan pembahasannya.

“Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu, dengan tetap membuka kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja,” tutup Menko Airlangga.(Sya)

 

Komitmen SMSI, Arahkan Anggota untuk UKW di PWI

Komitmen SMSI, Arahkan Anggota untuk UKW di PWI

Jakarta, jurnalkota.id

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) secara berkala akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan menghadirkan para penguji yang berpengalaman dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pada 2021 mendatang, SMSI cabang, bahkan sampai pengurus SMSI tingkat kabupaten dan kota di Indonesia akan banyak menyelenggarakan UKW untuk pemenuhan standarisasi wartawan yang bekerja di perusahaan media anggota SMSI.

Menurut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, dalam penjelasannya Rabu, 18 November 2020, PWI dan SMSI bagaikan dua sisi mata uang. Apalagi, fungsionaris PWI, merupakan inisiator dan pejuang lahirnya dan terbentuknya SMSI untuk mewadahi organisasi media siber yang jumlahnya semakin banyak sesuai trend perkembangan media massa.

Firdaus juga menjelaskan bahwa para pemilik perusahaan di berbagai daerah yang bergabung di SMSI, berkeiginan SMSI ikut serta didaftar menjadi lembaga Uji Kompetensi Wartawan. Keinginan itu telah diteruskan ke Dewan Pers.

“Setelah SMSI jadi konstituen Dewan Pers, ada keinginan kawan-kawan dari berbagai daerah agar SMSI mendaftar dan mengajukan untuk menjadi lembaga penguji kompetensi wartawan. Hanya saja, sudah ada ketentuan bahwa organisasi perusahaan media tidak dibolehkan menjadi lembaga penguji,” kata Firdaus.

Karena derasnya permintaan kawan-kawan pengurus di daerah, sambung Firdaus, akhirnya pengurus SMSI pusat mengajukan permohonan ke Dewan Pers. “Dan jawabannya sudah kita duga. Tapi tak apa-apa, setidaknya kita sudah berupaya untuk memastikan boleh tidaknya organisasi perusahaan media menjadi lembaga penguji kompetensi wartawan. Kini SMSI yang merupakan organisasi perusahaan media siber, dengan anggota terbanyak, yakni mencapai 1.384 perusahaan memiliki program meningkatkan sumber daya manusia karyawan anggotanya, hingga SMSI memutuskan untuk tetap menggunakan PWI sebagai lembaga penguji di setiap kegiatan uji kompetensi yang digelar SMSI,” urai Firdaus.

Terkait pelaksanaan uji kompetensi tersebut, M. Nasir, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat menjelaskan, bagi pengurus SMSI Provinsi yang berkeinginan mengadakan UKW, silahkan membentuk panitia pelaksana UKW, dan kemudian rencana tersebut diteruskan kepada SMSI pusat.

“Selanjutnya, pengurus SMSI Pusat akan memproses pengajuan rencana UKW tersebut, untuk ditindak lanjuti dengan dilakukan kerja sama dengan lembaga uji kompetensi wartawan yang siap,” tandas Nasir yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro.

 

Penulis: Firli/HRS

 

 

Masih Situasi Pandemi, Kapolri Ingatkan Protokol Kesehatan Jauhi Kerumunan

Masih Situasi Pandemi, Kapolri Ingatkan Protokol Kesehatan Jauhi Kerumunan

Jakarta, jurnalkota.id

Kapolri Jenderal Idham Azis mengingatkan, bahwa sejak maret 2020 pandemi Covid-19 mewabah hampir di seluruh dunia, tercatat 215 negara terdampak dari virus yang berasal dari Tiongkok, China itu.

Tercatat, 53 juta orang dibelahan dunia terkonfirmasi positif dan 1,3 juta dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19.

Sampai 13 November 2020, kata Idham, di Indonesia di 34 Provinsi dan 503 Kabupaten/Kota dilanda pandemi Covid-19. Data per 13 November menunjukan, 457.735 orang yang terinveksi dan yang meninggal 15.037 orang.

Untuk itu, Idham menekankan Polri mengacu pada Salus Populi Suprema Lex Esto, artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Semenjak Indonesia dilanda pandemi Covid-19, Polri telah dua kali mengeluarkan maklumat.

Yang pertama 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 lalu kedua, maklumat Kapolri pada 21 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksaanaan pemilihan pilkada serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan 9 desember 2020 nanti.

“Karena itu saya menghimbau dalam suasan pandemi Covid-19 saat ini agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan massa,” kata Idham dari Rumah Dinas Kapolri, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11).

Patuh dan menjalankan protokol kesehatan ini, kata Idham harus dilakukan bersama-sama bagi setiap komponen masyarakat tanpa terkecuali. Sebab, sambung Idham, dengan menjalankan protokol kesehatan mampu menyelamatkan diri sendiri dan semua orang yang ada di Indonesia.

“Rekan rekan sekalian hanya dengan displin dalam mematuhi protokol kesehatan maka kita akan terhindar dari pandemi Covid-19. Demikian himbaun saya semogga Allah swt senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tandas Idham.

Redaksi

Tingkat Literasi RI Bercokol di Posisi 62 dari 70 Negara

Tingkat Literasi RI Bercokol di Posisi 62 dari 70 Negara

Jakarta, jurnalkota.id

Survey Program for International Student Assessment (PISA) mengungkapkan, bahwa tingkat literasi Indonesia bercokol di posisi 62 dari 70 negara. Senada dengan PISA, riset Central Connecticut State University (CCSU) juga menemukan minat baca masyarakat Indonesia berada di urutan bawah, posisi ke-60 dari 61 negara.

Menurut Rektor Universitas Pertamina,Prof. Akhmaloka, Ph.D, hal ini menunjukan bahwa tingkat literasi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. “Untuk meningkatkan kepedulian terhadap akses buku anak, sekaligus memperingati Hari Pahlawan Nasional, Universitas Pertamina menggelar kegiatan Hero Run UP Virtual Run 2020. Lewat program ini, masyarakat diajak menyumbang buku melalui kegiatan berlari.

“Tujuan utama Hero Run UP, adalah memberikan bantuan buku pelajaran kepada anak-anak sekolah di wilayah Jakarta Selatan. Melalui kegiatan virtual run, para peserta Hero Run UP otomatis menyumbang buku untuk setiap kilometer yang ditempuh pelari,” kata Akhmaloka dalam sambutannya saat peluncuran Hero Run UP Virtual Run 2020, Selasa (10/11/2020).

Menurut dia, setiap kilometer yang ditempuh para peserta Hero Run UP, akan dikonversi menjadi dana seribu rupiah yang akan digunakan untuk membeli buku pelajaran. Pendaftaran Hero Run UP Virtual Run 2020 telah dimulai sejak tanggal 26 Oktober hingga 22 November 2020 mendatang melalui tautan https://www.herorunup.com/.

Sedangkan periode lari dimulai dari tanggal 10 November hingga 30 November 2020. Peserta bisa memilih jarak tempuh lari sejauh 5 km, 15 km dan 30 km.

“Apalagi dalam kondisi pandemi ini, olah raga terbukti meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sambil sehat, para pelari bisa jadi pahlawan pendidikan buat anak-anak yang membutuhkan,” ujar Akhmaloka.

Sementara Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, H. Muh. Roji mengatakan, salah satu biang kerok minimnya minat baca, adalah karena seretnya akses baca buku anak di Indonesia.

“Rendahnya angka literasi di Jakarta Selatan salah satunya disebabkan oleh minimnya akses anak usia belajar terhadap buku pelajaran,” ungkapnya.

“Kami berterima kasih kepada Universitas Pertamina dan para pelari, yang memberikan perhatian bagi pendidikan. Semoga melalui program Hero Run UP, bisa terkumpul buku-buku untuk anak-anak sekolah di Jakarta Selatan,” tambah H.Muh.Roji.

Program Hero Run UP sendiri merupakan rangkaian program Temani Aku Untuk Belajar besutan UP yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ini merupakan program pendampingan belajar yang dilakukan secara sukarela oleh dosen, staf dan mahasiswa Universitas Pertamina kepada anak-anak kurang mampu di wilayah Jakarta Selatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.(Sya)

 

 

Jadi cucu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Sebuah Kebanggan bagi DR drh Rotua Wendeilyna

Jadi cucu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Sebuah Kebanggan bagi DR drh Rotua Wendeilyna

Jakarta, jurnalkota.id

Menjadi seorang cucu pahlawan kemerdekaan tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Semangat jiwa patriotik nasionalisme tentunya akan selalu menjadi inspirasi.

Hal itulah yang dirasakan DR dr Rotua Wendeilyna, yang bangga telah menjadi cucu Somuntul Bunga Jalan Pasaribu, gelar tuan Sariburaja yang menjadi pahlawan perintis kemerdekaan dari Samosir Sumatra Utara.

Opung Somuntul Bunga Jalan Pasaribu, gelar Tuan Sariburaja sendiri adalah ayahanda dari Rotua Wendeilyna yang bernama Rusli Aminah boru Pasaribu.

Di zamannya, Opung Sariburaja yang dipanggil dengan panggilan ‘NENEK SAYANG’ oleh cucu cucunya adalah seorang pengusaha terkenal di Samosir. Istilah sekarang nenek sayang adalah seorang konglomerat yang memiliki rumah besar, mobil, bus, kapal di Pangururan Samosir.

Selain berprofesi sebagai pengusaha, nenek sayang juga aktif di partai politik pada masa itu. Nenek sayang lah yang memfasilitasi kedatangan bung Karno, Presiden I RI ke Balige.

“Nasehat yang melekat di diri saya dari nenek sayang adalah jadilah manusia merdeka dan jadilah seorang Dokter Hewan, agar membantu masyarakat paham tentang hewan yang sehat, karena masyarakat Samosir mayoritas adalah peternak. Itulah yang selalu saya ingat hingga kini, terlebih dalam menjalani profesi saya sebagai dokter hewan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah jadi seorang Dokter Hewan, yang juga mengikuti jejak nenek sayang sebagai aktivis politik dan kini ia juga aktif sebagai pengusaha, yang dikenal sebagai pelaku usaha mikro.

“Berkali-kali Nenek Sayang ditangkap penjajah dan dijebloskan ke penjara, bahkan yang paling sadis adalah ketika ditangkap Jepang, Nenek Sayang mengalami siksaan yang luar biasa,” tuturnya.

Dikatakan, salah satu bagian tubuh dirusak sehingga tak berfungsi lagi. “Namun jiwa patriotnya tetap menggebu-gebu agar Indonesia bisa merdeka,” tandasnya.

Karena itu, ia mengaku bangga mewarisi hal hal baik dari nenek sayang, dan akan ia teruskan perjuangan nenek sayang agar menjadi manusia merdeka di bumi NKRI ini.

“Terima kasih opung Somuntul Bunga Jalan Pasaribu gelar Tuan Sariburaja sang Perintis Kemerdekaan dari Samosir Sumut. Selamat Hari Pahlawan,” ujarnya.

 

Penulis: Deden
Editor  : Pang

Ruas Tol Pekan Baru-Dumai Segera Berbayar, Ini Masukan YLKI

Ruas Tol Pekan Baru-Dumai Segera Berbayar, Ini Masukan YLKI

Jakarta, jurnalkota.id

Pemerintah via PT Hutama Karya (Pesero) telah merampungkan pembangunan ruas tol Pekanbaru-Dumai (Permai), sepanjang 131 km dan sudah dioperasikan tetapi masih secara gratis. Namun dalam waktu dekat akan segera diberlakukan secara formal dan  berbayar.

Terkait bal ini, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengusulkan agar tarif baru yang akan diterapkan di ruas tol Permai menggunakan tarif promo dulu. “Sebaiknya menggunakan tarif promo terlebih dahulu, minimal untuk satu bulan ke depan. Agar masyarakat sebagai pengguna jalan tol tidak terlalu shock,” kata Tulus kepada jurnalkota.id di Jakarta, Jumat (06/11/2020).

Setelah berbayar, lanjut dia, managemen HK juga harus konsisten dengan penerapan SPM jalan tol. salah satunya aspek infrastruktur/kualitas jalan. “Sebagai tol baru, sering terjadi kerusakan jalan, karena faktor kontur tanah, curah hujan dan lain-lain,” ucapnya.

Ia juga meminta managemen Hutama Karya (HK) untuk benar-benar memerhatikan aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna tol Permai.

Menurut Tulus, hal ini sangat mendesak karena sebagai infrakstruktur, tol Permai adalah akses baru bagi warga Riau, sehingga dikhawatirkan terjadi cultural shock bagi warga Riau, dan bisa berimplikasi buruk dari sisi keselamatan.

“Ini ditandai dengan euforia warga Riau dalam menyambut tol tersebut. Dan terbukti sejak September-Oktober 2020, sudah terjadi 9 kali kecelakaan fatal, dan menewaskan 4 orang pengguna tol,” ujarnya.

Namun menurut dia, hal ini bisa diantisipasi dengan memberikan penandaan yang kuat di ruas tol, khususnya di titik titik rawan. “Kita juga minta Managemen HK melakukan sosialisasi secara masif sebelum tol tersebut diberlakukan; terkait misalnya cara aman berkendara di dalam jalan tol,” tukasnya.

“Managemen HK juga harus mewujudkan jalan tol yang berkelanjutan; dari sisi lungkungan misalnya banyak penghijauan sepanjang jalan tol dan di rest area, dan mewujudkan efisiensi energi. Misalnya menggunakan solar sel untuk penerangan jalan tol,” tambahnya.

Lebih jauh ia juga meminta HK untuk mengutamakan sektor UKM dan UMKM untuk berdagang di rest area, sehingga kebederadaan jalan tol bisa dirasakan masyarakat lokal dan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Khususnya bagi masyarakat yang terdampak atas pembangunan jalan tol tersebut. “Harga makanan dan minuman yang dijual di rest area seharusnya dicantumkan, sehingga konsumen terinformasi berapa alokasi biaya yang akan dikeluarkan saat makan/minum di rest area,” tukasnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, selama masa pandemi ini aspek pengendalian Covid-19 juga harus menjadi perhatian serius, khususnya di area rest area. “Jangan sampai rest area jalan tol Permai menjadi area transmisi Covid-19,” ucapnya.

“Yang terakhir, tarif baru yang diterapkan di ruas tol Permai, sebaiknya menggunakan tarif promo terlebih dahulu, minimal untuk satu bulan ke depan. Agar masyarakat sebagai pengguna jalan tol tidak terlalu shock,” pungkasnya.(Sya)

 

Peringati Sumpah Pemuda, Taruna Akpol Gelar Baksos Serentak di Seluruh Indonesia

Peringati Sumpah Pemuda, Taruna Akpol Gelar Baksos Serentak di Seluruh Indonesia

Jakarta, jurnalkota.id

Momentum Hari Sumpah Pemuda dimanfaatkan oleh taruna Akademi Kepolisian /Akpol dengan menggelar bakti sosial (Baksos) serentak di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Taruna Pemuda Bersatu” yang merupakan akronim dari Taruna Peduli Masyarakat Untuk Indonesia Bersih, Sehat, Aman dan Saling Membantu, para taruna Akpol dari tingkat II, III dan IV, yang berjumlah 805 taruna membagikan masker dan barang yang masih layak pakai, serta paket Sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gubernur Akpol, Irjen Suroto mengatakan, taruna Akpol adalah pemuda-pemudi yang dididik oleh negara agar kelak menjadi aparatur-aparatur yang turut berperan dalam kelangsungan negara melalui organisasi Polri.

“Semangat Sumpah Pemuda merupakan contoh bagi para taruna Akpol untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia dengan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Sosial,” kata Irjen Suroto dalam keteranganya, (29/10/2020).

Disisi lain, sambung Suroto, kegiatan bakti sosial ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan membangun citra di lingkungan masyarakat bagi taruna Akpol dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi Polri.

Baksos ini digelar serentak di seluruh Polda jajaran mulai tanggal 29 sampai 1 November. Sebanyak 28 ribu masker sebegai peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober disebar ditambah 1.500 paket sembako serta pakaian atau barang layak pakai untuk panti asuhan.

“Selain masker dan Sembako, sumbangan juga barang layak pakai dari taruna para Akpol,” jelasnya.

 

Penulis: Dayat/Syafrizal
Editor  : Pang

 

 

 

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com