Bersama Atasi Corona Indonesia Bisa

Bersama Atasi Corona Indonesia Bisa

Bogor, Jurnal Kota
Jumlah penderita virus corona Covid-19 di Tanah Air ini hari Minggu 15 Maret 2020 per harinya terus bertambah, Bersama atasi virus corona Covid-19 Indonesia bisa, pasien yang tercatat sudah 117 orang.
Presiden Republik Indonesia Joko  Widodol lantas menggelar konferensi pers terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020).
Putus Mata Rantai Virus, Ketua PDEI; Hindari Kontak Fisik

Putus Mata Rantai Virus, Ketua PDEI; Hindari Kontak Fisik

Jakarta, Jurnal Kota

Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI), Mohammad Adib Khumaidi menjelaskan, tak hanya orang yang imunitasnya rendah. Orang yang sehat pun berpotensi terkena COVID-19, semua orang berisiko terkena virus corona yang sudah mewabah di seluruh dunia.

“Kami pun menyarankan untuk semua orang, sebelum berpergian ke tempat sebuah acara ataupun di tempat keramaian, sakit ataupun sehat hindari kontak fisik dan selalu menggunakan masker,” kata Muhammad Adib dalam acara Symposium Ilmiah dan Pelatikan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PP PDEI), periode 2020-2023 di hotel Ibis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar semua pihak melakukan proteksi diri. Selain menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan menggunakan masker, tak hanya bagi yang sakit, namun orang yang sehat perlu proteksi diri dengan dan orang sekitar.

Khumaidi pun memberikan penjelesan bahwasannnya, semua orang berisiko bisa terkena dan menjadi pembawa virus, tetapi tidak ada keluhan.

“Kami menyarankan pemakaian masker tidak untuk yang sakit saja, semua yang sehat pun seperti acara dalam sebuah acara berkumpul banyak orang, harusnya pakai masker,” ujarnya.

Lanjut dikatanya, karena setiap orang berpotensi menjadi penyebar virus, maka perlu melakukan proteksi diri dan lingkungan sekitar. Setiap orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-29, khususnya tenaga medis, jika kembali ke rumah hindari kontak fisik dengan keluarga.

“Mengurangi untuk cium tangan (kontak fisik/red) dengan anaknya, istrinya, maupun pasangannya, mau tidak mau kita harus lakukan itu karena kita harus memutus rantai penyebaran virus ini.” Tandasnya.

Penulis: Noval Verdian

Surat Telegram Kapolri Cegah COVID-19 di Lingkungan Polri

Surat Telegram Kapolri Cegah COVID-19 di Lingkungan Polri

Jurnal Kota, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan surat telegram Kapolri nomor ;ST/868/III/KEP/2020 tertanggal 13 Maret 2020 tentang upaya mengantisipasi virus corona COVID-19 yang dalam perkembangannya virus tersebut sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO.

Edaran surat telegram itu dibenarkan oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri.

“Iya. Surat telegram ini bersifat arahan untuk dilaksanakan,” kata Irjen Eko saat dihubungi, Sabtu. (14/03/2020) dikutip dari antaranews.com.

Dalam surat tersebut, Kapolri Idham memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyediakan alat pengukur suhu tubuh di setiap pintu masuk gedung/kantor dan mengecek suhu tubuh orang yang masuk ke gedung/kantor.

Kemudian bila menemukan orang yang diduga terinfeksi virus corona, jajaran Polri segera berkoordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan.

Selain itu, cairan pembersih tangan harus disediakan di setiap ruangan dan anggota Polri wajib mencuci tangan secara berkala.

Kemudian juga diperintahkan kepada jajaran Polri agar menggunakan penutup mulut terutama saat batuk maupun bersin dan segera membuang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah serta membersihkan barang-barang yang sering tersentuh banyak orang.

Selanjutnya jajaran Polri juga diperintahkan agar tidak melakukan kontak fisik saat bertegur sapa.

Surat telegram tersebut ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri mewakili Kapolri. (Red)

Untung ; Tingkatkan Kompentensi Jaksa, PUSHAM-UII Jalin Kerjasama dengan Badiklat Kejagung

Untung ; Tingkatkan Kompentensi Jaksa, PUSHAM-UII Jalin Kerjasama dengan Badiklat Kejagung

Jurnal Kota, Jakarta – Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) Jogjakarta kunjungi Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Selasa, (10/03/2020).

Rombongan yang dipimpin oleh Dewan Penasehat PUSHAM-UII, Busyro Muqodas, Suparman Marjuki, bersama Eko Riyadi, Derpan Heryansyah dan perwakilan dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)-UIO Aksel Tomte diterima langsung Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi yang didampingi Sekretaris Badiklat, Abdoel Kadiroen, Kapus Diklat Teknis dan Fungsional, Johny Manurung, Kepala Bidang Program Diklat, Muslkhudin dan sejumlah Pejabat Eselon IV diruang rapat Kanan Diklat Kejaksaan RI.

“Kami kedatangan tamu dari Pusat Kajian Studi Hukum dan PUSHAM UII, ada mantan Komisi Yudisial, pak Suparman Marjuki, terus hadir juga Pak Busyro Muqodas, Pak Eko Riyadi dan juga perwakilan dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)-UiO Aksel Tomte, mengajak kerjasama di bidang pelatihan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia,” ujar Untung.

Kaban Diklat yang juga sebagai Ketua Umum PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) mengapresiasi kedatangan tamu dari PUSHAM-UII yang menginisiasi untuk kerjasama meningkatkan kompetensi khususnya para Jaksa.

“Kami sangat mengapresisasi kehadiran beliau-beliau ke Badiklat untuk mengajak kerjasama dalam rangka kaitannya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para jaksa,” tuturnya.

Dijelaskan Untung, kehadiran PUSHAM UII ke Badiklat dengan maksud untuk mengajak kerjasama dalam meningkatkan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia, khususnya terkait pendidikan dan pelatihan.

Sementara Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) Jogjakarta, Eko Riyadi, selaku Ketua PUSHAM-UII mengatakan, kunjungannya ke Badiklat dalam rangka mengajak kerjasama pelatihan pelatihan.

“Kami sedang mengembangkan metodologi hukum membahas Hak Asasi Manusia dan kami sedang menginisiasi kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam konteks penelitian dan pendidikan bagi hakim dan bagi jaksa,” ujar Eko di Badiklat Kejaksaan RI.

Eko mengatakan, PUSHAM-UII nantinya akan melakukan riset bersama dan melakukan publikasi buku bersama, kemudian akan melakukan pelatihan pelatihan bagi jaksa dan bagi hakim.

“Lebih banyak akan melakukan pelatihan dan training, pelatihan-pelatihan bagi jaksa dan hakim.” Pungkasnya. (Nvd/Red).

Kementan Ajak Tokoh Masyarakat Bantu Kendalikan Kasus Kematian Babi di Bali dan NTT

Kementan Ajak Tokoh Masyarakat Bantu Kendalikan Kasus Kematian Babi di Bali dan NTT

Jurnal Kota, Denpasar – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memandang penting peran tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam memberikan dukungan untuk program pengendalian penyakit hewan. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat berdiskusi dengan para tokoh yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit Babi Wilayah Bali dan NTT, Jum’at, (06/02/2020).

Menurutnya, selama ini pengendalian penyakit hewan lebih banyak mengandalkan aspek teknis saja, padahal aspek lain seperti sosial budaya dan dukungan politis tidak kalah pentingnya. Ia kemudian mengambil contoh pentingnya pelibatan tokoh yang dipercaya oleh masyarakat dalam pengendalian penyakit hewan.

“Saya berharap para tokoh masyarakat, agama, dan adat yang hadir khususnya dari Bali dan NTT dapat mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang saat ini mengakibatkan kematian babi di Bali dan NTT,” ungkapnya.

Ketut kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PKH terus fokus dalam penanganan penyakit yang mengakibatkan kematian pada Babi. Kejadian tersebut berawal di Sumatera Utara pada akhir 2019, yang kemudian dinyatakan secara resmi sebagai wabah African Swine Fever (ASF).

Menurutnya, ASF merupakan penyakit yang sudah lama ada, diawali di Afrika pada tahun 1920-an, penyakit ini menyebar ke Eropa dan akhirnya dalam beberapa tahun terakhir masuk ke dan menyebar di Asia.

“Penyakit ASF ini sangat menular, dan sampai saat ini belum ada obat atau vaksinnya. Sekali ASF masuk ke suatu wilayah, sulit untuk diberantasnya. Oleh karenanya, sejak China dinyatakan wabah pada akhir tahun 2018, sebenarnya Indonesia sudah mempersiapkan diri menghadapi masuknya penyakit ini,” ujar Ketut.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dari sejak wabah ASF terjadi di China, yakni membuat Surat Edaran kewaspadaan penyakit ASF, memberikan Bimtek dan Simulasi Penyakit ASF kepada petugas, melakukan sosialisasi secara langsung kepada petugas dan peternak, serta memberikan bahan sosialiasasi terkait ASF kepada dinas PKH di daerah.

“Kita juga telah siapkan bantuan desinfektan, sprayer, alat pelindung diri dan bahan pendukung lainnya, serta dana tambahan untuk pencegahan dan pengendalian ASF,” tambah Ketut.

Ditjen PKH juga telah berkoordinasi dan meminta Karantina Pertanian untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang pesawat atau kapal laut dari luar negeri yang membawa produk segar dan olahan babi, serta meminta stakeholder lain melakukan pengawasan penggunaan sisa-sisa makanan sebagai pakan babi (swill feed).

Ia menjelaskan bahwa selain pengendalian penyakitnya, pemerintah juga memikirkan jalan untuk pemulihan ekonomi bagi peternak dan pekerja di peternakan tersebut. Bagi peternak terdampak, telah diberikan bantuan penguburan atau pembakaran bangkai. Ketut juga memberikan alternatif bagi pekerja yang terdampak kemungkinan fasilitasi pemberian bantuan ternak selain babi sebagai sumber penghidupan.

“Saat ini kita akan coba fasilitasi dengan pihak bank agar ada kebijakan yang meringankan peternak terkait kredit, pemberian kredit dengan bunga murah bagi peternak yang mau memulai usaha kembali, dan fasilitasi asuransinya,” ucapnya.

*Perkembangan Kasus Kematian Babi*

Ketut kemudian menyampaikan update tentang data kematian babi akibat ASF di Sumut yang saat ini mencapai 47.534 di 21 kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya pengetatan dan pengawasan lalu lintas hewan yang baik serta penerapan biosekuriti, sangat sulit membendung penyakit ASF ini.

“Belajar dari Sumut, dimana partisipasi masyarakat dalam program itu sangat penting, kita harapkan peran dan sumbangsih para tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk dapat membantu memberikan pemahaman pada masyarakat terkait hal ini,” harapnya.

Lebih lanjut, Ketut juga menjelaskan tentang data kematian babi di NTT yang saat ini mencapai 3.299 di 6 kabupaten/kota. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang menunjukan hasil positif ASF di Kabupaten Belu, Ia menduga bahwa kasus kematian babi di kabupaten/kota lain di NTT juga disebabkan oleh penyakit yang sama.

Sementara itu di Bali angka kematian babi akibat penyakit yang disebut peternak sebagai Grubug Babi yang dinyatakan pemerintah sebagai suspek ASF telah mencapai 2.804 di 8 kabupaten/kota.

“Ke depan, kita coba tingkatkan terus upaya-upaya pengendalian yang kita lakukan. Dengan adanya dukungan para tokoh, harapannya kerja kita nantinya bisa lebih efektif menekan kasus.” Pungkasnya. (Nvd/Red)

Pameran Homeland Security Indonesia Dihadiri Deputi Pencegahan BNN RI Dan Lima Belas Negara

Pameran Homeland Security Indonesia Dihadiri Deputi Pencegahan BNN RI Dan Lima Belas Negara

Jurnal Kota, Jakarta – Permasalahan keamanan dalam negeri dan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan kejahatan terorisme, kejahatan siber, kejahatan lintas negara dan masalah kamtibmas menjadi perhatian utama setiap negara di seluruh dunia.

Melihat potensi gangguan keamanan di seluruh dunia yang semakin berkembang dewasa ini, Homeland Security (HLS) Indonesia mengadakan kegiatan konferensi dan pameran yang bertujuan untuk memberikan wawasan, strategi dan inovasi alat keamanan dalam rangka mengantisipasi segala bentuk kejahatan dengan menggunakan alat serta teknologi moderen dan mutakhir.

Pada acara pembukaan Homeland Security Conference yang dilaksanakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Irjen Pol Drs Anjan Pramuka Putra, S.H, M.Hum tampak hadir mewakili Kepala BNN RI bersama dengan Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian dan pejabat negara lainnya, Rabu (04/03/2020).

Acara konferensi dan pameran Homeland Security rencananya akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 4 – 6 Maret 2020 dan diikuti lima belas negara mulai dari Australia, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongkong, Italia, Lithuania, Malaysia, Republik Belarus, Slovakia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia.

Pada kata sambutannya, Managing Director Comexposium Singapore Mr. Andrew Marriot selaku Ketua penyelenggara konferensi dan pameran _Homeland Security_ mengatakan bahwa perkembangan kejahatan di era globalisasi saat ini demikian pesat dan harus ada upaya antisipasi maksimal dari setiap negara untuk melindungi setiap warga negaranya.

Meskipun saat ini terdapat kasus wabah virus Corona yang melanda dunia, Andrew mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh peserta konferensi dan pameran serta berharap acara HLS dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya menjaga keamanan negara.

Acara _Opening Ceremony_ dibuka dengan pemukulan gong oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI Hinsa Siburian mewakili Menkumham RI dan dilanjutkan dengan peninjauan ke booth pameran Homeland Security yang diikuti oleh lebih kurang seratus exhibitor yang berkaitan dengan teknologi peralatan keamanan dalam negeri.

Saat mengunjungi booth pameran BNN RI, Deputi Pencegahan yang didampingi Karo Humas dan Protokol menjelaskan kepada Kepala BSSN dan undangan yang hadir tentang jenis-jenis narkotika dan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan BNN RI dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba.

Selain booth yang megah yang ditampilkan BNN RI, pengunjung juga diberikan merchandise yang menarik serta dipersilahkan melakukan foto selfie di Selfie Machine yang dimiliki Deputi Pencegahan. Selain itu juga ditampilkan produk-produk industri rumahan dari warga binaan antara lain tas, tempat tisue, parfum dan kerajinan tangan lainnya serta terdapat pula “Pojok Rehabilitasi” yang siap melayani masyarakat untuk konsultasi gratis terkait rehabilitasi terhadap korban narkoba.

Di sela acara pameran, unit K-9 BNN RI juga memberikan demo peragaan tentang aksi anjing pelacak yang menemukan barang bukti narkotika di tempat tersembunyi dan tas penonton yang bersedia menjadi model dalam performance K-9 tersebut.

“Kami berharap kehadiran BNN RI dalam pameran ini dapat mengedukasi masyarakat khususnya pengunjung pameran tentang narkotika dan bahaya penyalahgunaannya.” Ungkap Anjan. (Nvd/Red)

Garda NTT Gelar Aksi Kemanusiaan Seribu Lilin Keadilan For Ansel di Depan Istana Negara

Garda NTT Gelar Aksi Kemanusiaan Seribu Lilin Keadilan For Ansel di Depan Istana Negara

Jurnal Kota, Jakarta – Aksi kemanusiaan ‘We need Justice For Ansel’ berlangsung di depan Istana Negara RI Jalan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat. Aksi dari berbagai Organisasi diantaranya, Garda NTT, Koresta, TPDI, IMEJ, AMNTT, AMNTT Pamulang, Asosiasi Advokat NTT, PMMJ, Batu UBK, KOMPAK, KALIMALANG, GIJ, SOLMET, PRN, dan Masyarakat NTT, Sabtu, (29/02/2020).

Ratusan peserta aksi kemanusiaan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berbagai elemen ini menyampaikan, bahwa telah terjadi ketimpangan hukum dihadapan kita. Sehingga rasa kemanusiaan dan keadilan dirobek oleh kekuatan dan kepentingan sekelompok kaum borjuis.

Diketahui pada tanggal 21 Februari 2020 Polisi Daerah (Polda) NTT mengumumkan Penghentian Penanganan Kasus Dugaan Pembunuhan alm. Anselmus Wora seorang ASN pada dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang ditemukan tewas secara tidak wajar, diduga dibunuh pada tanggal 31 Oktober 2019.

Koordinator aksi Garda NTT, Ebiet yang didampingi Pengacara Garda NTT, San mengungkapkan, “Satu Minggu ke depan untuk melakukan koordinasi ke pihak Mabes Polri terkait kasus kemanusiaan ini,” ucap Ebiet.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa aksi sekarang adalah aksi seruan kemanusiaan yang dilakukan Garda NTT dan dari berbagai elemen organisasi NTT.

“Sudah semua instansi kami surati agar mengetahui hal ini, dikarenakan keadilan itu akan nyata. Ini masalah kemanusiaan, jika kita diam maka persoalan ini akan tenggelam,” ungkap San di lokasi aksi.

Pengacara Garda NTT, San berharap keadilan dan kebenaran akan terungkap. Dengan aksi yang dilakukan pada hari Sabtu ini, kami melakukan aksi seruan kemanusiaan.

“Penegak hukum tidak punya hati nurani dan pemerintah buta hati,” tegas San dalam orasinya di depan Istana Negara RI Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

“Atas dasar kejanggalan-kejanggalan ini, kami mendesak beberapa tuntutan,” :

1. Meminta Mabes Polri membuka kembali kasus kematian Ansel Wora yang dihentikan Polda NTT karena kasus ini benar-benar melukai rasa keadilan masyarakat NTT.

2. Meminta Mabes Polri mencopot Kapolres Ende AKBP Achmad Muzayin dan Kapolda NTT Irjen Pol H. Hamidin karena tidak mampu menuntaskan kasus ini. Bahkan yang bersangkutan diduga berkolaborasi dengan kelompok tertentu untuk menutup kasus ini.

3. Meminta Presiden Joko Widodo memberi atensi khusus terkait kasus kematian alm. Ansel Wora dan kasus-kasus hukum lain yang merobek rasa keadilan masyarakat NTT selama ini.(Nvd/Red)

Rapat Pembukaan BKND Se Indonesia dengan Tema ‘Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II

Rapat Pembukaan BKND Se Indonesia dengan Tema ‘Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II

Jurnal Kota, Jakarta – Badan Komunikasi Nasional Desa (BKND) Se Indonesia gelar Rapat koordinasi Nasional dengan tema ‘Refleksi 100 Hari Kabinet Kerja Indonesia II’ berlangsung di Grand Cempaka Jalan Let. Jend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kamis, (27/02/2020).

Hadir dalam pembukaan BKND Se Indonesia antara lain instansi Polri, TNI, para Kades Se Indonesia, Dewan Kota, Ketua Forum Santri, dan para anggota jajaran BKND Se Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Badan Komunikasi Nasional Desa Se Indonesia Isra A. Sanaky, S, Hi, MH pada kesempatan yang sama mengatakan,” Badan Komunikasi Nasional Desa (BKND) Se Indonesia di gelar untuk bersilaturahmi juga bersinergi.” Paparnya.

“BKND ini adalah sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan Nawacita, karena dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan dan BKND hadir untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia,” ujarnya menambahkan kepada wartawan. Kamis, (27/02/2020).

Lebih lanjut Isra memaparkan, pengelokasian dana desa itu banyak yang tidak tepat sasaran karena ada desa yang sudah maju diberikan dan ada juga desa yang belum maju diberikan dengan rincian anggaran yang sama.

“Sistem dibawah terlalu lemah sering Kepala Desa (Kades) di tangkap, seharusnya Kades diberikan pengetahuan, managemen, dan pelatihan,” imbuhnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Badan Komunikasi Nasional Desa Se Indonesia Isra A. Sanaky, S, Hi, MH berharap kepada para Kepala Desa (Kades) tidak perlu untuk membangun desanya. (Nvd/Red).

Kabandiklat; Hindari Budaya Korup di Lingkungan Jaksa

Kabandiklat; Hindari Budaya Korup di Lingkungan Jaksa

Jurnal Kota, Nusa Tenggara Barat – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi, SH, MH sambangi Kejaksaan Tinggi NTB untuk mengecek kesiapan menuju zona integritas. Sabtu, (22/02/2020).

Kabandiklat mengatakan, untuk menuju pencapaian tersebut, pihaknya meminta seluruh jaksa di NTB menjauhi perilaku korup.
Perilaku mempermainkan perkara, menerima suap dan gratifikasi dalam kasus tertentu.

Menurut mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung ini adalah, perilaku kolot yang harus ditinggalkan. Masyarakat sudah kritis. Lembaga Adhyaksa sudah transparan, sehingga semua perilaku dapat terpantau.

“Kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus ditinggalkan,” kata Untung, biasa di sapa.

Lanjut Untung, dengan menjaga sikap, menjaga integritas bekerja sebagai jaksa, akan jadi bagian penilaian tim Kemen PAN RB. Jaksa yang mampu secara personal dan kelembagaan bekerja sesuai prosedur, akan jadi modal meraih predikat zona integritas dan bebas korupsi.

Kebiasaan lama yang diminta ditinggalkan, salah satu contohnya, penanganan berkas perkara dinaikkan ke tahap penyidikan hingga penuntutan atas dasar kepentingan.

“Jangan sampai ada faktor X, ini yang saya ingatkan kepada jaksa-jaksa di sini, supaya bekerja sesuai SOP,” tegas mantan Kasi Pidsus Kejari Mataram tahun 1991 ini.

Setia Untung Arimuladi pada kesempatan itu, membawa Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI, didampingi Sesjamintel Kejagung RI, Dr. Sunarta, SH., MH selama dua hari, Senin (17/2/2020) dan Selasa (18/2/2020) lalu, mengecek kesiapan Kejati NTB, Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah persiapan perangkat Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Rombongan didampingi langsung Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Wakajati NTB, Dr. Anwaruddin Sulistiono, SH, MH. Hadir para asisten dan seluruh Kejari se NTB.

Pada kesempatan tersebut, Untung meminta Kajati NTB dan jajaran Kejari serius menerapkan zona integritas. Sesuai hasil pengecekannya selama dua hari, ia memberikan beberapa catatan.

Seperti, perlunya ditingkatkan perangkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan tilang dan layanan antar barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap kepada yang berhak. Segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi, membentuk agen perubahan serta meningkatkan layanan yang berbasis teknologi informasi.

“Perlu juga diadakan rotasi internal pegawai. Agar para pegawai jangan terlalu asik di zona nyamannya. Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pintanya

Merespon itu, Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto mengaku akan memperbaiki pelayanan masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara. Semua masukan dari Kaban Diklat akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualitas secara internal. Target kami meraih predikat WBK/WBBM ini. Ini harus, harus kita dapatkan, meyakinkan.

Terkait sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Kejati ini, Setia Untung berharap agar secepatnya menjadi agen perubahan sesuai 7 arahan Jaksa Agung Burhanuddin, khususnya program kelima Pak Jaksa Agung, tertulis “menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas WBK/WBBM.

Karenanya saya menghimbau agar secepatnya, setidaknya dua bulan kedepan sudah siap, minimal yang harus dibangun, komitmen, dan konsistensi dari jajaran internal dulu, agar dapat menjalankan dengan komitmen dan Konsisten, ujar Untung.

“Karena itu, saya mengajak jajaran Kejaksaan untuk merubah mindset dengan pradigma baru ditengah kemajuan jaman dan era teknologi ini dengan membangun sistem kerja cepat, tepat dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan para pencari keadilan.” Pungkasnya.

Karenanya, dia menghimbau jajaran Kejati dan Kejari di wilayah itu harus bisa meraih predikat zona integritas menuju WBK/WBBM dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, disisi lain diinternalpun harus juga bisa saling melayani. (Nvd)

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com