Pengamat: Hindari Kesan Proses Pencalonan Kapolri ‘Formalitas’

Pengamat: Hindari Kesan Proses Pencalonan Kapolri ‘Formalitas’

Jakarta, jurnalkota.id

Penentuan siapa Kapolri baru bukan sekadar formalitas. Untuk itu Presiden patut memberi perhatian kepada besarnya atensi publik atas tiga hal, termasuk waktu yang tinggal dua pekan ke depan berikut dinamika yang mewarnainya.

Pengamat kepolisian dan budaya, Suryadi, M.Si, Selasa (12/1/22) di Jakarta mengatakan, hal itu urgen, mengingat proses uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di DPR RI itu dipahami masyarakat bukan cuma prosedur formalitas.

Hingga kini satu nama atau lebih jenderal yang layak diajukan sebagai calon Kapolri, masih ada dalam spekulasi kalangan politisi dan sejumlah pengamat.

Kapolri Jenderal Idham Azis, akan mencapai usia pensiun 58 tahun pada 30 Januari 2021.

Keesokan harinya, (1/2/2021) Idham sudah bukan polisi aktif lagi, kecuali bila pensiunnya, sesuai UU 2/2002, diperpanjang hingga usia 60 tahun.

“Rentang waktu yang tinggal dua pekan penting diperhatikan, mengingat masyarakat sudah memahami proses UKK di DPR itu bisa menyetujui dan bisa pula menolak nama yang diajukan Presiden,” kata Suryadi.

Ia menunjuk pada kejadian pencalonan Komjen Pol BG yang mengundang kontroversi, kemudian batal. Belakangan BG menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Selanjutnya, dalam proses yang cepat Komjen Pol Tito Karnavian diajukan ke DPR untuk mengikuti UKK.

Ketika nama Tito dikembalikan, Presiden menetapkan kenaikan pangkatnya menjadi jenderal dan melantiknya menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti

Sementara BG pun naik menjadi Jenderal bintang empat, sehingga saat itu ada dua jenderal polisi bintang empat.

Dengan latar belakang yang berbeda, Tito yang baru akan mencapai usia pensiun tahun 2022 mendadak dipensiunkan pada November 2019 menyusul penunjukkannya menjadi Mendagri.

Pasca Tito, proses Komjen Pol Idham menjadi Kapolri juga begitu cepat, mulai dari UKK di DPR sampai penaikkan pangkatnya menjadi jenderal dan dilantik oleh Presiden menjadi Kapolri

Gambaran tentang mekanisme dan proses seperti yang dilewati BG, Tito, dan Idham tersebut, tidak boleh lagi terulang. Hal ini agar jangan sampai kesan “sekadar formalitas” pada masyarakat tidak terus bertumbuh membiak.

“Kesan itu harus dihapus, meski Presiden memiliki hak prerogatif. Hak itu kan ada dalam ruang politik. Ia harus teruji sehingga kemandirian Presiden dalam memutuskan siapa Kapolri baru betul-betul mendekati pemahaman masyarakat akan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Dia mengingatkan, Polri itu dengan kewenangan berikut fungsi dan tugas yang diberikan oleh undang-undang, adalah menjamin rasa aman pada masyarakat lewat harkamtibmas dalam bingkai pelayanan dan penegakkan hukum.

Peran Kapolri untuk itu, lanjutnya, sangat sentral dan “powerful” dalam menentukan kebijakan dan pengendalian sekitar 500 ribu anggota Polri yang tersebar di Polsek dan Polres di bawah 34 Polda di Tanah Air.

Demi “public trust”, lanjut penulis sejumlah buku tentang Kepolisian itu yakin bahwa, Presiden sudah sangat “concern” dengan dua hal pokok lainnya.

Setelah rentang waktu untuk pengajuan nama calon, lanjutnya, dua hal tersebut yakni pemenuhan kriteria baku calon Kapolri yang diajukan ke DPR RI.

Kriteria tersebut Ini antara lain jenderal senior dan kelebihan calon yang dapat dibaca pada “track record” dalam sepanjang berkarir

Adalah tidak mungkin, lanjutnya, Presiden mengajukan seorang perwira berbangkat Brigjen atau Kombes untuk menjadi calon Kapolri.

Satu lagi, yatu memperhitungkan waktu mulai dari pengembalian nama calon hingga penetapan dan pelantikan menjadi Kapolri definitif

‘Public Trust’ Terbangun

Dari proses semacam itu, Suryadi yakin, Kapolri pilihan Presiden akan makin mendekati kebutuhan masyarakat sesungguhnya dan “public trust” kian terbangun.

Ia menambahkan, mumpung cukup waktu, ada baiknya Presiden mengusulkan dua atau tiga nama untuk UKK di DPR.

Usulan jumlah tersebut ada kaitannya dengan menjernikah pemahaman masyarakat, bahwa hak prerogatif Presiden dalam hal memilih Kapolri ada di ruang politik.

Jika saat ini benar nama-nama pati Polri bintang tiga sudah ada di kantong Presiden, Suryadi meminta agar Presiden benar-benar memperhatikan jatuh tempo mereka saat pensiun minimal setelah tiga tahun menjadi Kapolri.

Hitungan masa tugas sampai tiga tahun itu penting untuk memberi ruang dan waktu bagi kader-kader pemimpin Polri, mengingat pergantian di “puncak-puncak” pasti akan berdampak pada bergeraknya perubahan pemimpin-pemimpin di bawahnya.

Penulis : Agi/Red

Menteri Tjahjo Sebut Perjanjian Kinerja Jadi Awal Kerja Tuntas dan Ikhlas

Menteri Tjahjo Sebut Perjanjian Kinerja Jadi Awal Kerja Tuntas dan Ikhlas

Jakarta, jurnalkota.id

Perjanjian kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo dan pejabat di Kementerian PANRB harus menjadi awal kerja yang tuntas. Tidak sekadar tanda tangan di atas kertas perjanjian, Menteri Tjahjo meminta jajarannya untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut dengan keteguhan hati.

Menteri Tjahjo menegaskan, perlu komitmen yang kuat, bukan sekedar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani.

“Tapi harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati, dan benar-benar direalisasikan dengan baik di tahun anggaran 2021,” ujar Menteri Tjahjo, saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian PANRB, Senin (11/1/2020).

Penandatanganan perjanjian kinerja ini dilakukan dengan menerapkan teknologi _digital signature_. Model penandatanganan seperti ini telah dilakukan Kementerian PANRB pada tiga tahun terakhir, sebagai implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kementerian PANRB bersama mitra kerja sebagai _trend setter_ dalam reformasi birokrasi, diharapkan menjadi contoh dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik dalam era Pandemi Covid-19.

“Masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras lagi dalam mengoptimalkan capaian kinerja tahun ini dan selanjutnya,” tuturnya.

Salah satu yang menjadi fokus utama adalah penyederhanaan birokrasi yang muaranya adalah optimalisasi pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi harus efektif dalam capaian kinerja, pengambilan keputusan, dan efektif dalam pemberian layanan masyarakat.

Arah dan kebijakan reformasi birokrasi harus dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Penyederhanaan Birokrasi harus menjadi pintu utama perubahan dalam reformasi birokrasi.

“Untuk itu tim penggerak pelaksanaan reformasi birokrasi perlu lebih diefektifkan sehingga dapat memberikan dukungan dan saran kebijakan yang maksimal kepada Wakil Presiden selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam diimplementasinya di lapangan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, dokumen perjanjian kinerja menjadi dasar bagi unit kerja untuk mengarahkan sumber daya, dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdampak bagi pemerintah, negara dan masyarakat.

“Penandatanganan perjanjian kinerja ini menjadi langkah awal bagi setiap pimpinan unit kerja dalam mengambil langkah strategis selanjutnya,” ucapnya.

Alokasi anggaran Kementerian PANRB tahun 2021 nantinya digunakan untuk mendorong enam program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program pertama adalah reformasi kelembagaan dan tata laksana melalui penyederhanaan birokrasi menjadi dua level, dan optimalisasi SPBE (e-government)

Kedua, yakni implementasi sistem merit, melalui reformasi jabatan fungsional dan penerapan manajemen talenta nasional. Ketiga, peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN.

Program keempat adalah pengawasan, antara lain melalui perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis. Kelima adalah peningkatan kapasitas dan kualitas layanan publik melalui penyempurnaan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik yang terpadu dan integratif. Terakhir, adalah peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

Atmaji mengungkapkan, secara umum Kementerian PANRB telah mencapai target yang diharapkan di tahun 2020, seperti penyerapan anggaran lebih dari 90 persen, dan kinerja keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, juga beberapa capaian terkait reformasi birokrasi yang telah diraih Kementerian PANRB sepanjang tahun 2020. Sumber Menpan-RB

Editor: PANG

 

 

Musibah Sriwijaya SJ182, Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita

Musibah Sriwijaya SJ182, Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita

Jakarta, jurnalkota.id

Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita atas terjadinya musibah yang menimpa penerbangan Sriwijaya Air pada Sabtu (9/1/2020). Penerbangan dengan kode SJ182 tersebut sedianya hendak bertolak dari Jakarta menuju Pontianak, sebelum hilang kontak sesaat setelah lepas landas dari Soekarno-Hatta.

“Saya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, menyampaikan dukacita yang mendalam atas terjadinya musibah ini,” kata Presiden dalam keterangannya di teras Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 10 Januari 2021.

Sejak Sabtu sore, Kepala Negara telah memperoleh laporan dari Menteri Perhubungan mengenai hal itu. Presiden juga telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan operasi pencarian.

“Kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas (BNPP) yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban,” katanya.

Presiden memastikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi operasi pencarian tersebut. Selanjutnya, Presiden juga memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan penyelidikan terkait musibah ini.

Sementara, melalui unggahan di akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo juga menyatakan terus memantau perkembangan pencarian. Presiden juga menyampaikan doa dan simpati untuk para keluarga, kerabat, dan awak penerbangan.

“Doa dan simpati saya bersama segenap keluarga dan kerabat penumpang dan awak pesawat, semoga diberi-Nya kesabaran dan kekuatan,” ungkapnya.

Penulis: RED

Pesawat Sriwijaya Air Diduga Jatuh di Kepulauan Seribu, Ini Kata Dirut

Pesawat Sriwijaya Air Diduga Jatuh di Kepulauan Seribu, Ini Kata Dirut

Tangerang, jurnalkota.id

Terkait Pesawat Sriwijaya Air yang diduga jatuh di Kepulauan Seribu, Direktur Utama Sriwijaya, Air Jefferson Irwin Jauwena, memberikan penjelasan, dalam kondisi layak terbang, Sabtu (9/1/2021).

“Kondisi pesawat pada saat itu, dalam kondisi sehat dan layak terbang,” jelasnya saat jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Sabtu (9/1/2020) malam.

Jefferson mengatakan, sebelum SJ 182 terbang, dinyatakan tidak mengalami kerusakan. Sebelum hilang kontak, pesawat Sriwijaya Air terkait sudah terbang ke Pontianak dan Pangkal Pinang. Saat terbang ke Pontianak kedua kalinya seharusnya tidak ada masalah. Terkait keterlambatan pesawat terkait, dia mengatakan hal itu bukan karena mengalami kerusakan, tetapi alasan cuaca yang tidak mendukung.

“Delay (keterlambatan) akibat hujan deras, makanya ada delay 30 menit saat boarding,” ujar Jefferson.

Ia menambahkan, akan memberikan pendampingan bagi keluarga korban dan kooperatif.

Ia menambahkan, akan memberikan pendampingan bagi keluarga korban dan kooperatif dalam proses pencarian serta penyelamatan awak dan penumpang SJ 182.

“Kami akan memberikan pendampingan dan kami akan bekerja dalam proses pencarian pesawat ini. Untuk selanjutnya kami akan mengumpulkan informasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Proses pencarian

Sementara, juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, sejumlah unsur terkait mengerahkan potensinya untuk proses pencarian dan penyelamatan.

Dalam proses SAR itu, Kemenhub mengirimkan satu kapal, Basarnas (tiga kapal utama, tiga kapal karet, dan dua sea rider), TNI AL (tiga kapal KRI), dan Polair Polda (enam kapal)

“Kita akan berupaya, seluruh jajaran bergerak cepat untuk pencarian dan penyelamatan,” katanya.

Penulis : Haris

Presiden RI, Maksimalkan Pencarian Pesawat

Presiden RI, Maksimalkan Pencarian Pesawat

Jakarta, jurnalkota.Id

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan kronologi hilangnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pada Sabtu (9/1/2021) pukul 14.40 WIB.

“Bahwa telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak dengan call sign SJ 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40,” kata Menhub dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu malam.

Ia menuturkan pesawat PK CLC itu lepas landas pada pukul 14.36 WIB, kemudian pada pukul 14.37 diizinkan naik ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti “instrument departure”. Pada pukul 14.40, pengendali lalu lintas udara (ATC) melihat Sriwijaya tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke Barat Laut.

“Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik target Sriwijaya hilang dari radar,” kata Menhub.

Atas kejadian tersebut, Budi mengatakan, manajer operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait.

“Pada pukul 17.30, Presiden memberikan arahan ke kami untuk memaksimalkan pencarian,” katanya.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jenis Boeing 737-500 dikabarkan hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di Utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Berdasarkan informasi dari Basarnas, pesawat itu hilang kontak di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu

“Bersarkan Informasi, pesawat hilang kontak di sekitar pulau Laki dan pulau Lancang,” ungkapnya.

 

Penulis : Haris

Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Jakarta, jurnalkota.id

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat terkait tentang penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Nomor: Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Maklumat tersebut dikeluarkan setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Maklumat Kapolri tersebut tidak melarang kebebasan pers. Menurutnya, maklumat itu mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum.

“Jadi itu yang dari kemarin mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, yang terpenting bahwa dengan dikeluarkan maklumat ini, kita tidak artinya itu memberedel berkaitan kebebasan pers, tidak. Tapi berkaitan dengan yang dilarang tidak diperbolehkan untuk disebar kembali, atau diberitakan kembali yang melanggar hukum, itu intinya maklumat yang ditandatangani Bapak Kapolri,” kata Argo, Jumat (1/1/2021).

Berikut isi maklumat Kapolri tentang pelarangan kegiatan FPI:

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

Penulis : Agi/Red

Kapolri Idham Azis Apresiasi Pilkada Serentak 2020 Berlangsung Aman, Lancar dan Tertib

Kapolri Idham Azis Apresiasi Pilkada Serentak 2020 Berlangsung Aman, Lancar dan Tertib

Jakarta, jurnalkota.id

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat termasuk pihak penyelenggara yang telah berpartisipasi mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah sehingga berjalan aman, lancar dan kondusif.

Jenderal bintang empat itu juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, serta pasangan calon yang memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Dengan begitu mereka mampu mencegah berbagai macam bentuk gangguan sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.

“Kita bersyukur, Pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan,” ujar Idham dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).

Pilkada kali memang berbeda dengan pilkada sebelumnya karena digelar di massa pandemi virus Covid-19. Karena itu dituntut kehati-hatian dari semua pihak khususnya penyelenggara.

Setiap pemilih dan petugas TPS wajib untuk mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan. “Protokol kesehatan memang harus ketat dan itu sudah dilakukan hampir di masing-masing saat pencoblosan,” ujar Idham.

Mantan Kepala Bareskrim Polri ini menyampaikan, sampai saat ini, pihak kepolisian belum menerima adanya insiden yang menonjol dari proses pencoblosan hari ini.

Pihaknya berharap agar kondisi damai seperti ini bisa terus terjaga. Masyarakat termasuk para calon dan tim sukses juga harus siap menerima segala macam hasil keputusan yang ada karena pemilu adalah bagian dari demokrasi.

“Sinergi yang dibangun di setiap daerah, harapannya bisa terus dijaga dalam menciptakan iklim yang aman bagi masyarakat,” tutup mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Penulis : Agi/Red

Jokowi Tegaskan Tak Akan Lindungi Menteri Terlibat Korupsi

Jokowi Tegaskan Tak Akan Lindungi Menteri Terlibat Korupsi

Jakarta, jurnalkota.id

Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.

Ia juga menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden.

Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.(Sya)

Dalam Seminggu Ciduk Dua Menteri, IPW: KPK Hebat

Dalam Seminggu Ciduk Dua Menteri, IPW: KPK Hebat

Jakarta, jurnalkota.id

Kepimimpinan Komjen Firli Bahuri di KPK patut diacungi jempol. Sebab dalam satu pekan terakhir lembaga anti rasuha itu berhasil membongkar kasus korupsi dua orang hebat di Kabinet Presiden Jokowi.

Pertama, Menteri Kelautan yang nota bene orang dekatnya Prabowo Subianto, tokoh oposisi yang sudah merapat ke Presiden Jokowi. Kedua, Menteri Sosial yang nota bene orang dekatnya Ketua Umum PDIP Megawati.

“Tentu tak mudah untuk meringkus dua menteri yang sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi sebagai jenderal bintang tiga Polri, Firli sudah membuktikan bahwa dirinya bisa. Kerja profesional Firli ini tentu patut dipuji dan diapresiasi. Sebab kinerja Firli ini akan membuat para pejabat yg korup “makin ngeri ngeri sedap,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Minggu (06/12/2020).

Ia mengatakan, kasus ditangkapnya dua menteri Jokowi dalam satu pekan terakhir ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan besar dalam memilih para pembantunya. “Di saat bangsa ini sedang kesulitan dan kesusahan menghadapi pandemi Covid 19, di saat rakyat serba kekurangan, kok ya kedua menteri Jokowi itu tega teganya melakukan aksi korupsi gila gilaan. Dan hasilnya ternyata dibuat untuk berfoya foya membeli barang2 brandad. Bagaimana pun aksi ini tidak bisa ditolerir. Kedua menteri jokowi itu perlu dijatuhi hukuman mati,” tukasnya.

Menurut dia, kesalahan Jokowi dalam memilih menteri kabinet ini sebenarnya sudah terlihat di tahun pertama kepemimpinannya yang kedua. Bahkan Jokowi berencana mereshuffle kabinetnya tapi selalu batal hingga kedua mentrinya ditangkap KPK. “Artinya, jika Jokowi tak segera mereshuffle kabinetnya dikhawatirkan akan makin banyak menteri Jokowi yang ditangkap KPK,” ujarnya.

IPW sendiri memberi apresiasi terhadap kerja KPK dalam menciduk kedua menteri Jokowi ini dan diharapkan KPK makin lebih agresif lagi memburu menteri-menteri Jokowi yang melakukan aksi korupsi, sehingga publik tahu persis seperti apa moralitas dan mentalitas aparatur pemerintah di era kedua kepimpinan Jokowi ini.

“IPW berkeyakinan jika KPK dan pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman mati kepada Menteri Kelautan dan Menteri Sosial, rakyat akan mendukungnya,” tutup Neta.(Sya)

Kemensos Beri Akses Penuh Atas Proses Hukum di KPK   

Kemensos Beri Akses Penuh Atas Proses Hukum di KPK  

 

Jakarta, jurnalkota.id

Kementerian Sosial sangat prihatin terhadap  proses hukum yang saat ini tengah terjadi di KPK dan  memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen Kemensos Hartono Laras menjelaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)  terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka ke beberapa orang

“Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” jelas Hartono kepada wartawan di Kemensos, hari ini.

Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul  di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras  melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi covid-19 yang kita hadapi.

“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” tambah Hartono.

“Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri,  Kejaksaan Agung, termasuk dengan  KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang  besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hartono menegaskan akan terus bekerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa  waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai bulan Januari 2021.

“Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus,” lanjutnya.

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun,  realisasi juga lebih dari 98%.(Sya)

 

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com