HLN ke-75, SP PLN Dorong Perundingan PKB Kembali Dilanjutkan

HLN ke-75, SP PLN Dorong Perundingan PKB Kembali Dilanjutkan

Jakarta, jurnalkota.id

Serikat Pekerja (SP) PLN berharap perundingan terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sempat dihentikan pada bulan Agustus 2016 oleh manajemen PLN kembali dilanjutkan. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi setiap insan PLN sesuai dengan tema spanduk atau ucapan Selamat Hari Listrik Nasional Ke-75 Tahun dari SP PLN yaitu “Sinergi antara perseroan dengan SP PLN meningkatkan produktivitas pegawai, pendapatan perusahaan & kesejahteraan insan PLN serta terwujudnya PKB baru yang bermartabat ”.

“Kita ingin perundingan PKB yang pernah dihentikan manajemen beberapa tahun lalu kembali dilanjutkan untuk memberi perlindungan kepada para pelerja PLN,” kata Ketua Umum SP PLN, Muhammad Abrar Ali di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Menurut dia, dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan maka diharapkan PLN akan semakin maksimal dalam menjalankan perannya menjaga kedaulatan energi di negeri sendiri.

“SP PLN juga berharap manajemen bisa meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan produktivitas pegawai sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat,” kata Abrar.

Namun ia mengatakan, setiap hal yang sudah direncanakan tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus.

“Sebagai contoh dampak penyebaran wabah virus Covid-19 yang juga berakibat pada turunnya penjualan tenaga listrik oleh PLN meskipun pada semester pertama PLN masih mencatat laba Rp 273,05 miliar, turun 97% dibanding semester I-2019 yang sebesar Rp 7,35 triliun,” paparnya.

Pihaknya juga merespon positif perubahan Budaya Perusahaan di masa Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama yang dicanangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

“Perubahan budaya perusahaan itu kita harapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan produktivitas pegawai sehingga pendapatan perusahaan bisa meningkat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan insan PLN,” tukas Abrar.

Pihaknya juga mengajak direksi PLN untuk bersinergi dalam mengawal setiap permasalahan yang timbul serta berpotensi sebagai ancaman baik dari dalam maupun luar atas eksistensi PLN dalam menjalankan peran strategisnya untuk menjaga kesinambungan penyediaan tenaga listrik.

“Kami berharap di tengah peringatan 75 tahun Hari Listrik Nasional, pemerintah lebih bisa mendengar dan memfasilitasi upaya-upaya yang dilakukan oleh PLN baik melalui direksi PLN ataupun SP PLN dalam menjaga kelangsungan pasokan tenaga listrik dimana salah satunya dengan melakukan renegosiasi kontrak IPP (Independent Power Producer) program 35.000 MW,” paparnya.

Tolak Omnibus Law
Abrar yang juga didampingi Sekretaris Jenderal, Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, Bendahara Umum Budi Setianto, SE dan Wakil Sekjen II, Parsahatan Siregar, ST
menambahkan, bahwa hal lain yang menjadi perhatian SP PLN adalah terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law. “Kami juga menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada pengelolaan sektor ketenagalistrikan di negeri ini,” tegasnya.

Namun berbeda dengan Aksi Penolakan yang dilakukan oleh banyak serikat pekerja/buruh terhadap undang-undang ini, SP PLN lebih menggunakan cara-cara yang lebih effektif dan konstruktif yaitu dengan menginstruksikan pemasangan spanduk penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law dan menempuh langkah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang rencana bergabung bersama-sama dengan eleman masyarakat dan serikat pekerja/buruh lainnya.

“Dari awal SP PLN ketika spanduk penolakan terpasang pertama kali tanggal 5 Oktober 2020 telah menggaungkan upaya langkah hukum melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa PLN merupakan asset strategis bangsa dan object vital nasional,” tukasnya.

Dan ini, kata dia, apa yang disuarakan oleh SP PLN ini juga selaras dengan pernyataan resmi Presidan RI Joko Widodo kepada media beberapa waktu lalu yang menyarankan kepada para pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law dan menolaknya untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Artinya adalah ada keselarasan berpikir antara SP PLN sebagai organisasi serikat pekerja di lingkungan PLN dengan Pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut,” pungkas Abrar.(Sya)

PLN: Listrik PJU Wewenang Pemerintah Daerah

PLN: Listrik PJU Wewenang Pemerintah Daerah

Jakarta, jurnalkota.id

Listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain, nbrkegiatan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya.

PT PLN (Persero) menghimbau kepada masyarakat yang menginginkan adanya listrik penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya bisa menghubungi pemerintah daerah setempat. Pasalnya, listrik PJU adalah wewenang Pemerintah Daerah.

“Jadi jika masyarakat menginginkan adanya PJU bisa menghubungi pemerintah daerah setempat, atau swadaya masyarakat sendiri. Karena mengambil listrik dari tiang untuk penerangan jalan bukanlah jalan pintas,” kata General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Doddy B Pangaribuan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Apalagi, kata dia  pengambilan listrik dari tiang menggunakan kabel yang tidak standar bisa berbahaya bagi keselamatan jiwa. Karena kabel yang tidak standar akan rentan terkelupas dan menimbulkan kebocoran arus listrik. “Apabila kabel terkelupas tersebut menempel pada bahan yang mudah menghantarkan listrik bisa mengakibatkan sengatan aliran listrik pada orang yang memegangnya,” ujar Doddy.

Ia juga meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap bahaya yang bisa ditimbulkan oleh listrik apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila Mini Circuit Breaker (MCB) pada kWh meter PLN sering turun karena kurang daya, segera tambah daya listrik agar alat elektronik juga tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun,” tukasnya.

Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. “Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai bisa menyebabkan kabel panas, berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran,” ungkapnya.

Doddy juga menghimbau untuk menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah Standar Nasional Indonesia (SNI) karena sudah melalui uji kelayakan. “Selain itu, masyarakat juga harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi listrik di rumahnya sebagai tanda bahwa instalasi listrik sesuai dengan standar,” ujarnya.

Jadi lanjut dia, masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakannya sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan pada penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. “Listrik akan menjadikan kehidupan yang lebih baik jika diperlakukan juga dengan baik,” kata Doddy.(Sya)

Majukan  Ekonomi Tanjungpinang, Rahma Libatkan Pengusaha dan Bentuk  Satgas Pemulihan

Majukan Ekonomi Tanjungpinang, Rahma Libatkan Pengusaha dan Bentuk Satgas Pemulihan

Tanjungpinang, jurnalkota.id

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan perekonomian di Kota Tanjungpinang lebih maju, Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP menggelar Ramah Tamah dan Silaturahmi bersama Pengusaha Kota Tanjungpinang, serta stakeholder di CK Hotel Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (14/10/20).

Kegiatan ini mengangkat tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi serta Optimalisasi Dana CSR Bagi Pembangunan Kota Tanjungpinang”. Pada kegiatan tersebut menghadirkan narasumber, yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Drs. H. Surjadi, MT, Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Ruly Firyadi, S.Sos, M.Si dan sebagai moderator Dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Shahril Budiman, S.Sos, MPM.

Dalam sambutannya, Rahma menyampaikan beberapa hal terkait strategi pemulihan ekonomi di Kota Tanjungpinang. Ia memaparkan tentang pembentukan Satgas pemulihan ekonomi Tanjungpinang yang akan diatur melalui SK Wali Kota. Satgas itu akab diketuai oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Selain itu, Rahma juga menyampaikan arah kebijakan pemulihan ekonomi Tanjungpinang, yang terdiri dari melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi.

“Selain beberapa arah strategis, Pemko Tanjungpinang juga akan melaksanakan rencana aksi mengelola logistik barang pokok dan penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan distribusi, mengupayakan ketersediaan pangan dengan jumlah yang cukup dan harga terjangkau, pengelolaan UMKM, stabilitas ekonomi melalui jejaring pengaman sosial, pengelolaan sumber daya ketenagakerjaan, sumber kepariwisataan dan analisis data pasar,” ungkapnya.

Selain itu, Rahma juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian di seluruh Indonesia mengalami kelesuan akibat dampak Pandemi Covid-19, begitu juga dengan Kota Tanjungpinang. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, menurutnya harus ada formulasi dan cara yang tepat dalam menghadapi perekonomian yang fluktuatif seperti sekarang ini.

“Perekonomian Tanjungpinang saat ini membutuhkan kerjasama dari kita semua baik pemerintahan maupun pengusaha dan pelaku usaha, apalagi kita masih dalam masa pandemi Covid-19, untuk itulah dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka mencari solusi dalam menghadapi perkembangan ekonomi di Tanjungpinang saat ini, saya sangat membutuhkan masukan dan saran dari para pengusaha dan pelaku usaha demi Kota Tanjungpinang yang kita cintai ini,” lanjut Rahma.

Rahma juga mengatakan, Pemko Tanjungpinang akan meluncurkan Mal Pelayanan Publik yang bertujuan  mengoptimalisasi perizinan di Kota Tanjungpinang bersama seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pelayanan perizinan.

“Insya Allah, kita akan meluncurkan Mal Pelayanan Publik, selain untuk meramaikan kembali Mall TCC itu, juga sebagai langkah terbaik untuk mengoptimalisasi pelayanan perizinan secara satu pintu, jadi kepada pelaku usaha, stake holder, OPD dan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dapat berkantor disana, kami siapkan tempat, silakan isi dengan baik dan betul-betul berguna untuk memajukan pembangunan di Kota Tanjungpinang,” lanjutnya.

Diakhir sambutannya, Rahma mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan dalam mengembangkan perekonomian Tanjungpinang, salah satunya adalah harus mencoba meningkatkan investasi di Kota Tanjungpinang baik dalam maupun luar negeri. Investasi ini sangat diperlukan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Berbagai kemudahan dalam berinvestasi harus diberikan tanpa melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha dan pelaku usaha, besar harapan saya agar pertemuan ini bisa menghasilkan solusinya dalam menghadapi perkembangan perekonomian di Kota Tanjungpinang,” pungkas Rahma.

Turut hadir dalam ramah tamah tersebut yakni Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, stakeholder, para pengusaha dan pelaku usaha se-Kota Tanjungpinang.

Penulis : Antoni
Editor    : Pang

Ekspor dan Investasi Tiongkok ke Indonesia Membaik

Ekspor dan Investasi Tiongkok ke Indonesia Membaik

Jakarta, jurnalkota.id

KINERJA ekspor produk Indonesia ke Tiongkok tetap membaik meski di tengah pandemi covid-19. Tercatat total kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok pada periode Januari – Agustus 2020 sebesar USD48,7 miliar. Kinerja ini didorong oleh peningkatan sejumlah ekspor produk unggulan dan potensial Indonesia ke Tiongkok.

Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, mengatakan dari jumlah tersebut tumbuh sebesar 6,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara, nilai impor Indonesia dari Tiongkok pada periode tersebut mencapai USD25,4 miliar atau menurun sebesar 11,8 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Ada penurunan defisit yang sangat signifikan pada neraca perdagangan periode Januari – Agustus 2020 yaitu sebesar 69,2 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Apabila tren tersebut terus berlangsung, diharapkan sampai akhir tahun ini defisit akan berkurang banyak,” jelas Djauhari dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Sejumlah produk unggulan dan potensial Indonesia yang meningkat secara signifikan, di antaranya besi dan baja (HS 72) meningkat 134,3 persen; tembaga (HS 74) meningkat 88,5 persen; alas kaki (HS 64) meningkat 31,9 persen; kertas dan paperboard (HS 48) meningkat 118,7 persen; produk perikanan (HS 03) meningkat 16,2 persen; karet (HS 40) meningkat 25,8 persen; plastik (HS 39) meningkat 20,4 persen; timah (HS 80) meningkat 1163,6 persen; aluminium (HS 76) meningkat 4124,1 persen; bahan kimia anorganik (HS28) meningkat 63,1 persen; buah-buahan tropis (HS 08) meningkat 72,8 persen; kopi, teh dan rempah-rempah (HS 09) meningkat 280,8 persen; produk tekstil (HS 63) meningkat 3296,3 persen; serta produk kain khusus (HS 56) meningkat 54,2 persen, dan lain-lain.

Sementara itu, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia pada periode Januari – Juli 2020 mencapai USD2,4 miliar, meningkat 9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan demikian, Tiongkok merupakan investor kedua terbesar di Indonesia.

“Apabila ditambah dengan investasi dari Hongkong senilai USD1,7 miliar, maka dapat dikatakan Tiongkok bersama Hongkong merupakan investor terbesar di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, Atase Perdagangan Marina Novira menyampaikan, akan terus berupaya mendorong ekspor Indonesia ke Tiongkok, terutama di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan memanfatkan plaform digital.

“Pemanfaatan platform digital dengan optimal dalam situasi pandemi saat ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok dan pada akhirnya diharapkan dapat menjaga neraca perdagangan Indonesia,” pungkas Marina.@DIN

Pertamina Serahkan Bantuan 305 Ventilator untuk RS BUMM dan RS Rujukan

Pertamina Serahkan Bantuan 305 Ventilator untuk RS BUMM dan RS Rujukan

Jakarta, jurnalkota.id

Sebagai bentuk kontribusi Pertamina di dalam penanganan Covid-19, Pertamina menyerahkan bantuan 305 unit ventilator senilai Rp. 93,4 miliar kepada Yayasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk didistribusikan kepada RS BUMN dan RS rujukan dari pemerintah daerah.

Bantuan tersebut diserahkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati kepada Ketua Yayasan BUMN disaksikan Menteri BUMN Erick Tohir, Sesmen BUMN dan Dirut Pertamedika, di Jakarta, Jumat (9/10).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan bantuan ventilator merupakan dukungan Pertamina kepada tenaga medis yang bertugas di RS BUMN dan RS Rujukan Covid-19 dalam menangani pasien yang membutuhkan bantuan alat pernapasan.

“Dengan semakin tercukupinya kebutuhan peralatan medis, utamanya ventilator diharapkan akan semakin membantu pasien Covid-19 agar bisa segera pulih kembali, dan kembali produktif,” terang Fajriyah.

Menurutnya, ventilator merupakan alat medis yang sangat penting dibutuhkan dalam menangani pasien, sehingga sejak awal pandemi pada bulan Maret 2020 lalu, Pertamina langsung melakukan pengadaan ventilator. Secara bertahap, bantuan ventilator disalurkan ke Rumah Sakit Rujukan.

“Dengan dukungan berbagai pihak, saat ini seluruh pengadaan ventilator sudah tuntas dan akan langsung didistribusikan melalui anak usaha Pertamina yakni Pertamedika,” imbuh Fajriyah.

Dikatakan, bantuan ventilator yang didistribusikan melalui Pertamedika sebanyak 291 Unit akan didistribusikan kepada 70 RS BUMN, 9 Unit kepada RS Non BUMN dan 5 Unit kepada RS Rujukan melalui Pemprov Jawa Timur.

Seperti diketahui, hingga saat ini Pertamina telah menyerahkan bantuan 222.698 alat pelindung diri (APD), 692.526 masker dan 7.636 liter hand sanitizer beragam ukuran yang disebarkan ke Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, customer SPBU, Awak Mobil Tangki (AMT), masyarakat, serta instansi pemerintah. Bantuan tersebut terdistribusi kepada 124 Rumah Sakit, 112 Puskesmas dan 82 Posyandu.

Pertamina juga telah melakukan penyemprotan disinfektan sebanyak 6.433 titik lokasi diantaranya pada sarana ibadah, sekolah, SPBU dan fasum lainnya. Pemberian sarung tangan sebanyak 102.920 untuk petugas medis dan Awak Mobil Tangki (AMT).

Tak hanya bantuan berupa alat kesehatan, Pertamina juga turut membangun wastafel portable untuk Puskesmas dan fasum lainnya sebanyak 1.984 unit hingga 162.301 paket bantuan berupa makanan siap santap/sembako bagi petugas medis, jurnalis, pekerja sektor informal, kaum marginal dan lainnya.

“Bantuan penanganan Covid-19 dilakukan sebagai komitmen Pertamina mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 3 menjamin kehidupan yang sehat. Selain itu Pertamina berkomitmen untuk senantiasa berbagi kebaikan, membantu sesama anak negeri, karena Pertamina sejatinya lahir dari rahim ibu pertiwi. Dengan dukungan seluruh stakeholder, Pertamina akan terus mendarmabaktikan peran dan kiprahnya untuk menjadi lokomotif pembangunan nasional demi kemajuan bangsa,” pungkas Fajriyah.(Sya)

Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi

Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi

Jakarta, jurnalkota.id

SEKTOR Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat suplai dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.

“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen –  50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).

Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.

Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.

“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah covid-19.

Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM.

“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai  Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.(Sya)

Penulis: M.Udin

Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Anggaran Banpres Bakal Ditambah

Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Anggaran Banpres Bakal Ditambah

Jakarta, jurnalkota.id

PEMERINTAH berencana akan memperluas cakupan penerima manfaat Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Rencana ini dicetuskan setelah pada tanggal 6 Oktober 2020 program Banpres ini sukses tersalurkan 100 persen. Untuk melanjutkan program ini pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp6 triliunan.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan, membenarkan bahwa program Banpres untuk membantu UMKM telah tersalurkan 100 persen untuk 9,1 juta penerima manfaat. Rencananya penambahan penyaluran bantuan ini akan ditingkatkan sebanyak 3 juta penerima manfaat sehingga nantinya total UMKM yang mendapatkan suntikan modal usaha ini menjadi 12 jutaan unit.

“Yang sudah tersalurkan 100 persen Banpres itu yang untuk 9,1 juta tapi dua hari lalu kami membuat edaran akan ada tambahan 3 juta lagi penerima manfaat. Rencananya kita akan salurkan sampai bulan November 2020,” tutur Prof. Rully Indrawan dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Apabila program ini nantinya sukses tersalurkan seluruhnya dan terbukti efektif mendongrak kinerja sektor UMKM, maka program tersebut juga diwacanakan akan ditambah lagi di tahun depan. Diakuinya bahwa sektor UMKM menjadi sektor krusial bagi pertumbuhan ekonomi lantaran sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDB hingga mencapai 60 persen. Selain itu sektor ini juga memberikan andil terhadap penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional.

“Itu sekitar Rp6 triliun untuk tambahan dan nanti tahun 2021 akan nambah lagi untuk 20 juta UMKM dengan total pagu sekitar Rp48 triliun,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan bahwa rencana penambahan penerima manfaat dari Banpres tersebut semata-mata demi asas pemerataan dan juga asas ketepatan sasaran. Teten berharap bantuan stimulus fiskal kepada usaha mikro ini bisa ikut membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

“Kita sudah akan mulai menyalurkan ke lebih dari 3 juta penerima manfaat berikutnya sehingga total menjadi 12 juta penerima. Kami ingin memastikan penyaluran ini dari aspek pemerataan antar daerah, ketapatan sasaran,” tutur Teten.

Selain membantu pembiayaan UKM yang unbankable, program pembiayaan juga menyentuh UKM yang bankable dengan program restrukturasi pinjaman serta subsidi bunga kredit. Perpanjangan subsidi bunga KUR kini menjadi flat 6 persen hingga 31 Desember, dan kriteria penerima stimulus tambahan subsidi diperluas hingga yang akad pinjamannya sampai 31 Desember 2020.

Sementara itu untuk program KUR Ultra Mikro di bawah Rp10 juta dengan bunga 0 persen hingga bulan Desember 2020 diharapkan dapat memperkuat usaha mikro, yang sebelumnya telah menerima hibah, untuk bisa melanjutkan usaha dengan KUR ini. Tujuannya agar Usaha Mikro yang unbankable menjadi bankable.

“Kami berharap program hibah dan subsidi ini menambah modal kerja UKM dan membuat UKM bertahan di tengah pandemi Covid-19. Jadi yang belum mendapatkan Banpres Produktif, bisa mendaftarkan diri ke dinas Koperasi dan UKM setempat serta lembaga pengusul lainnya,” pungkasnya.(Sya)

Penulis M.Udin

Dukung Digitalisasi Koperasi, KemenkopUKM  Bakal Launching IDXCOOP

Dukung Digitalisasi Koperasi, KemenkopUKM  Bakal Launching IDXCOOP

Jakarta, jurnalkota.id

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) aktif mendorong pelaku koperasi untuk masuk dalam ekosistem digital demi meningkatkan usahanya. Untuk memfasilitasi hal itu, KemenkopUKM bakal melaunching rumah koperasi digital (portal) yang bernama IDXCOOP. Portal ini nantinya akan menjadi wadah bagi para pelaku koperasi untuk saling bertukar informasi, pengetahuan dan success storynya dalam menjalankan aktifitas bisnis melalui koperasi sehingga bisa diduplikasi atau dikembangkan oleh koperasi lainnya yang masih dalam proses pengembangan.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan, mengatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing, mau tidak mau koperasi harus memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung proses bisnisnya. Sebab hanya dengan menggunakan teknologi segala persoalan bisa diselesaikan lebih mudah dan efisien.

Secara ekonomi, penggunaan teknologi digital bisa mendorong perluasan akses pasar sehingga produk koperasi akan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Diakuinya saat ini masih banyak koperasi yang belum memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses bisnisnya sehingga mereka kerap mengalami kesulitan seperti cost produksi yang relatif lebih tinggi, kurang efisien waktu dan lainnya.

“Saat ini di dunia koperasi terjadi gradasi yang sangat kuat ada yang tingkatan sudah advance ada yang sangat sederhana dalam menggunakan teknologi informasi (TI) tapi banyak juga yang masih apriori. Bagi mereka teknologi itu dianggap sebagai beban secara intelektual dan ekonomi terutama untuk generasi yang sudah 60 tahunan,” tutur Prof. Rully dalam webinar Program Inovasi & Transformasi Digital Koperasi, Kamis (8/10/2020).

Rully menambahkan, untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penggunaan teknologi digital, IDXCOOP telah merancang sebuah “rumah digital bersama” yang diharapkan bisa menjadi media bagi para pelaku koperasi belajar tentang pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Termasuk bagaimana mengembangkan skala bisnisnya berbasis digital.

Rencananya portal ini akan dilaunching secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, pada Sabtu (10/10/2020) di Bandung. Dia berharap melalui wadah ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama yang terus bergulir agar kedepan semakin banyak koperasi yang melek teknologi sehingga kualitas maupun kuantitas koperasi bisa semakin bertambah.

“Koperasi bisa hidup karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, jadi kita harus optimalkan teknologi digital ini selain karena sebuah keniscayaan dalam persaingan bisnis tapi yang penting adalah dengan digitalisasi bisa menciptakan nilai tambah bagi bisnis koperasi,” sambungnya.

Sementara itu Deputi Bidang Kelembagaan KemenkopUKM, Rulli Nuryanto, menambahkan bahwa target koperasi yang bisa didorong untuk masuk dalam ekosistem digital ini sebanyak 500 koperasi hingga akhir tahun 2020. Dia optimis target itu bisa tercapai lantaran saat ini sudah ada sekitar 310 koperasi dari 14 propinsi yang menyatakan kesiapannya untuk masuk dalam ekosistem digital yang diwadahi dalam IDXCOOP.

“Saat ini koperasi yang sudah siap masuk untuk berperan aktif dalam gerakan inovasi digital ini ada sekitar 310 koperasi dari 14 propinsi, mereka siap untuk mendukung dan masuk untuk join dalam gerakan ini. Jumlah ini akan terus bergerak dan kita harap angka ini akan terus bertamba,” ujar Rulli.

Dijelaskan, berdasarkan data dari KemenkopUKM (Online Data Sistem /ODS) saat ini terdapat sekitar 123 ribu koperasi aktif. Namun dari jumlah itu, koperasi yang sudah mulai mencoba menggunakan teknologi untuk media promosi khususnya yang sudah memiliki website baru sekitar 900 koperasi saja. Jumlah ini tentu masih sangat kecil sebab baru sekitar 0,73 persen saja dari jumlah koperasi yang ada. Oleh sebab itu perlu ada dukungan dari pemerintah baik pusat ataupun di daerah agar kedepan semakin banyak koperasi yang mau berbenah menuju digitalisasi.

“Jadi masih banyak PR kita untuk mendorong koperasi untuk masuk ke ekosistem digital. Melalui portal itu nanti ada beberapa penyedia aplikasi yang bersedia menggratiskan penggunaan kontennya selama setahun bagi koperasi. Kita juga siap berikan fasilitas berupa pelatihan peningkatan SDM baik secara online atau offline,” pungkas Rulli.

Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Firdaus Putra, menambahkan sebagai pengembang portal IDXCOOP, pihaknya optimis bahwa koperasi yang tergabung dalam sistem digital ini akan mampu memperoleh banyak benefit. Selain mendapatkan materi tentang cara pengembangan sebuah koperasi melalui kanal ini mereka bisa berbagi tips atau bertukar informasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap koperasi. Dari interaksi aktif tersebut diharapkan permasalahan klasik yang kerap terjadi di tubuh koperasi bisa terpecahkan.

“Harapannya kesuksessan koperasi di tempat lain bisa ditiru atau diduplikasi oleh koperasi lainnya, bayangkan ini ada banyak rumus sukses tentang bagaimana cara membangun koperasi yang besar lalu rumus itu diambil dan digunakan oleh koperasi lainnya,” ungkap Firdaus.(Sya)

Penulis: M Udin

Pandemi Tak Surutkan Pertamina Lanjutkan Bangun Kilang

Jakarta, jurnalkota.id

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refinery & Petrochemical, tetap melanjutkan pengembangan dan pembangunan kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, dan Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Kendati pandemi Covid 19 berdampak pada turunnya permintaan (demand) masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM),

Pada Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, CEO PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Ignatius Tallulembang menjelaskan saat ini ada 6 kilang yang dioperasikan dengan kapasitas terpasang 1 juta barrel per hari, dengan kondisi kilang sudah cukup tua.

“Jenis crude yang dapat diolah oleh kilang-kilang saat ini adalah sweet crude yang sebagian besar berasal dari domestik. Karena kilang di Indonesia didesain untuk mengolah crude dengan kandungan sulfur yang rendah, rata-rata 0.2% dan berdasarkan berat jenis kilang kita didesain untuk medium dan heavy,” ungkapnya.

Menurut dia, melalui proyek RDMP dan GRR yang sedang dipercepat progressnya sampai saat ini, selain meningkatkan kapasitas kilang dan kualitas produk setara EURO 5, kilang juga akan meningkatkan fleksibilitas dari crude yang akan diolah, yang lebih banyak tersedia di dunia dan dari sisi harga lebih kompetitif. “Saat pandemi Covid 19 ini, Pertamina harus tetap mengoperasikan kilang existing agar dapat memenuhi kebutuhan energi nasional,” tukasnya.

Di sektor pengolahan, lanjut dia, Pertamina juga mengalami dampak, karena menurunnya demand masyarakat terhadap beberapa produk BBM. Agar kilang tetap beroperasi, Pertamina melakukan aksi korporasi dengan menjual BBM jenis High Speed Diesel (HSD) 50 ppm dari RU V Balikpapan ke Malaysia.

“Ekspor merupakan langkah bisnis yang dilakukan sebagai salah satu solusi, dan kita mendapatkan harga pasar terbaik sesuai kesepakatan pada saat itu. Hal ini menunjukkan Pertamina dapat mempertahankan operasional bisnisnya di tengah pandemi sekaligus membuktikan kualitas BBM yang diproduksi oleh kilang Pertamina diakui oleh mancanegara,” papar Ignatius.

Ia menyebutkan, pada dasarnya harga ekspor HSD 50 ppm ke Malaysia tidak lebih murah dibandingkan harga jual BBM di SPBU. Hal ini dikarenakan harga ekspor HSD tersebut menggunakan perhitungan FOB (Free on Board) dimana harga jual yang disepakati adalah harga produk yg keluar dari kilang dan secara volume adalah jumlah besar (Bulk).

“Sehingga harga ini tidak bisa dibandingkan dengan harga jual di SPBU karena perhitungan harga jual BBM di SPBU harus mengakomodir biaya-biaya lain seperti biaya inventory dan biaya distribusi ke berbagai titik, termasuk ke titik pelosok Indonesia,” ujarnya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, biaya distribusi ke sebuah titik pedalaman Indonesia jika dihitung secara keekonomian bisa mencapai puluhan ribu per liter. Namun pada kenyataannya, harga jual yang di berikan Pertamina tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah sebagaimana amanah Pemerintah mewujudkan harga berkeadilan.

“Geografis negara kita yang bervariasi membuat perhitungan biaya distribusi BBM di Indonesia cukup kompleks dan tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan penjualan bisnis pada umumnya,” ucapnya.

“Tapi tentu saja, kami tetap berkomitmen untuk menyediakan energi ke seluruh pelosok Indonesia. Dan kami berterimakasih pada seluruh pihak yang mendukung upaya Pertamina menyediakan energi tersebut mulai dari pemerintah daerah, mitra kerja dan stakeholder lainnya,” tutup Ignatius.(Sya)

SP PLN Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Untungkan TKA

SP PLN Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Untungkan TKA

Jakarta, jurnalkota.id
Ketua Umum SP PLN, M.Abrar Ali, SH menilai, Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan memberikan kemudahan izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk direkrut dan bekerja di wilayah Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Abrar Ali di Sekretariat DPP SP PLN – Kantor PLN Pusat, Jl Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta, Selasa (6/10/2020). “Padahal, sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 diatur dalam Pasal 42 bahwa TKA harus mendapat izin tertulis dari Menteri atau Pejabat Yang Ditunjuk. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur bahwa TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),” katanya.

Didampungi Sekjen SP PLN, Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM dan sejumlah pengurus lainnya itu, Abrar mengatakan bahwa dengan telah ditetapkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh DPR tersebut, maka perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Hal-hal yang disebutkan di atas hanyalah beberapa hal yang dianggap merugikan oleh banyak pihak khususnya kalangan pekerja warga negera Indonesia saat ini dari sekian banyak hal-hal yang merugikan hak-hak pekerja ditambah lagi hal tersebut telah menciptakan iklim ketidakpastian bagi pekerja,” tukasnya.

Di samping itu, SP PLN dengan beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terafiliasi dalam Public Services
International (PSI) yakni PP IP, SP PJB, SPEE, FSPMI, dan Federasi Serbuk Indonesia juga menolak cluster Ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja (Omnibus law) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: III/PUU-XIII/2015.

Sementara itu, setelah melalui pembahasan Rapat Pimpinan (RAPIM) DPP SP PLN pada Jumat (2/10/2020) dan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) SP PLN hari Senin (5/10/2020) pihaknya menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan siap mendukung upaya hukum untuk membatalkannya melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“SP PLN akan segera berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat pekerja/buruh lainnya maupun dengan federasi serikat pekerja yang ada guna bersama-sama menyiapkan upaya hukum untuk melakukan uji materil atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tegasny.

“Kuta yakin bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil selama semua pihak saling mendukung untuk melakukan upaya tersebut dan diiringi dengan doa dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pekerja/buruh beserta keluarganya,” lanjut Abrar.

Dukung Aksi Demo
DPP SP PLN yang merupakan wadah Pegawai PLN yang sudah berusia 21 tahun dan anggotanya adalah mayoritas yang tersebar dari Aceh sampai Papua ini juga telah menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) SP PLN dari Aceh sampai Papua baik Pengurus maupun Anggota untuk melaksanakan Instruksi Organisasi diantaranya melakukan Doa Bersama untuk kepentingan para pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan. “Kita juga minta para pengurus di daerah untui memasang Spanduk Penolakan UU Cipta Kerja di seluruh kantor atau unit kerja PLN di seluruh Indonesia,” katanya

SP PLN, kata Abrar, juga mendukung demo aksi turun ke Jalan bersama peserta aksi lainnya dari elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia. “Himbauan untuk melakukan demo dilakukan secara perwakilan per zona atau wilayah bagi pengurus atau anggota yang bisa ikut berpartisipasi dengan membawa atribut-atribut organisasi SP PLN dan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah serta melalui koordinasi dengan DPP SP PLN,” tukasnya.

‘Kita juga meminta semua untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mentaati prosedur/protokoler kesehatan pencegahan penularan wabah Covid-19,” tambah Abrar.

Pihknya juga mendukung dan ikut serta dengan berbagai elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk dilakukannya uji materiil atau Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terkait rencana Mogok Nasional, SP PLN menilai bahwa belum saatnya untuk menginstruksikan hal tersebut kepada seluruh pengurus dan anggotanya, walau SP PLN punya dasar untuk melaksanakan mogok kerja karena terhentinya perundingan PKB antara SP PLN dengan Direksi PLN sejak bulan September 2016. “Namun SP PLN tetap berkomitmen untuk mendukung aksi penolakan UU Cipta Kerja selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

“Untuk itu, kita telah menunjuk Wakil Sekjend II Parsahatan Siregar sebagai PIC atau Koordinator yang bertanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan yang akan dilakukan oleh SP PLN dalam rangka Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law),” pungkas Abrar.(Sya)

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com