Klaim PLN atas SHBG Lahan ex Hotel Anggrek Dipertanyakan

Klaim PLN atas SHBG Lahan ex Hotel Anggrek Dipertanyakan

Jakarta, jurnalkota.id

PT PLN (Persero) Wilayah Maluku-Malut mengaku memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) atas lahan ex Hotel Anggrek, yang sebelumnya juga diklaim milik Perusahaan Daerah Panca Karya. Padahal, lahan tersebut secara sah milik ahli waris keluarga Muskita/Lokollo berdasarkan putusan PN Ambon No 21/1950.

Humas PLN Maluku-Malut, Ramli Malawat,  membenarkan jika pihak PLN Maluku-Malut memiliki SHGB atas lahan eks Hotel Anggrek. Sayangnya ia mengaku lupa berapa nomor SHGB tersebut. “Iya benar kami punya SHGB atas lahan itu juga tapi maaf saya lupa nomor SHGB-nya,” jelas Malawat seperti dikutip dari Siwalimanews, Kamis (21/1/2021).

Namun kuasa hukum ahli waris, Elizabeth R D Tutupary mengungkapkan, gardu hubung A4 milik PLN, berada dalam sebagian kecil objek (Dusun) Dati Sopiamaluang milik ahli waris, berdasarkan putusan PN Ambon No 21/1950.

Pasalnya di atas lahan yang berdiri gardu hubung tersebut telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan milik PD Panca Karya No 99/1990, yang secara hukum PD Panca Karya telah kalah melalui putusan perkara perdata No 103/pdt.G/2012/PN.AB jo No 12/pdt/2014/PT.Amb jo No 3055 K/pdt/2014 jo No 828 PK/Pdt/2017.

Atas perpanjangan SHGB dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon telah menjalani hukumannya dengan putusan pidana No 139/Pid.B/2014/PN.Amb atas nama terdakwa Alexius Anaktototy.

“Jika gardu hubung tersebut memiliki sertifikat, maka patut dipertanyakan dasar kepemilikan apa yang dipunyai oleh PLN?,” ujar Elizabeth.

Dikatakan, SHGB milik PLN bermasalah secara hukum Sebab, jika ditilik dari kasus PD Panca Karya, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang sama dengan gardu milik PLN tersebut.

“Dan patut dipertanyakan jika gardu hubung PLN memiliki sertifikat, berarti sertifikat tersebut berada di dalam SHGB NO 99/1990 yang secara hukum PD Panca Karya telah kalah dalam proses peradilan dan sertifikat tersebut diterbitkan di atas lahan milik ahli waris yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan no 21/1950,” papar Elizabeth.

Seperti diketahui, setidaknya sudah dua instansi yang berasal darii BUMN dan BUMD yang mengklaim menguasai lahan seluas 14.266 M2. Namun PD Panca Karya (BUMD), sebelumnya telah menelan pil pahit, gara-gara memiliki SHGB tersebut.

Pasalnya, akibat kasus tersebut  mantan Direktur PD Panca Karya, Yopy Huwae dan mantan Kepala BPN Kota Ambon harus meringkuk di penjara karena terbukti secara hukum memalsukan sertifikat atas lahan eks Hotel tersebut.

Kondisi yang dialami keduanya cukup beralasan, karena lahan eks Hotel Anggrek adalah sah milik ahli waris janda Anthonetta Muskita/Natary yang sudah dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada 2011 yang lalu.

Sayangnya, objek yang sudah dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu oleh instansi berwenang dalam hal ini BPN masih mau mengeluarkan SHGB terhadap kepemilikan lahan yang nyata-nyata milik ahli waris yang sah.janda Antonetha Muskita/Natary.

Padahal, di titik koordinat yang sama sudah dieksekusi dan 100 KK lebih sudah keluar pada saat itu, kecuali gardu PLN yang berdiri sendiri tidak mau dibongkar.

Ironisnya, di titik koordinat ada dua sertifikat SHGB dengan ukuran luas yang berbeda apalagi posisi lokasi sudah dipagari dan dikuasai oleh ahli waris.(Sya)

Nataru, Pertamina Jamin Distribusi BBM, LPG dan Avtur Lancar

Nataru, Pertamina Jamin Distribusi BBM, LPG dan Avtur Lancar

Medan, jurnalkota.id

Untuk semakin mengoptimalkan penyaluran BBM dan LPG saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pertamina membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru yang dimulai dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021.

Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Muhammad Yusni bersama Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Hasto Wibowo mengunjungi TBBM Medan Group berada di Jalan KL Yos Sudarso Medan pada Kamis (24/12). Kunjungan ini berkaitan dengan kesiapan Satgas Nataru.

“Pertamina menjamin ketercukupan energi bagi masyarakat dan kita jamin distribusi BBM, LPG dan avtur dalam kondisi lancar,” ujar Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Hasto Wibowo yang juga didampingi GM Pertamina Regional Sumbagut, Herra Indra W dan Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina MOR I, Taufikurachman.

Hasto menjelaskan, proyeksi Satgas Nataru 2020 dibanding saat normal 2020, Gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo) mengalami peningkatan 4,44 persen atau 89.201 Kilo Liter (KL) per hari, Gasoil (Dex, Dexlite dan Biosolar) mengalami peningkatan 0,36 persen atau 39.631 KL per hari.

Sementara itu, LPG diperkirakan naik sebesar 1,96 persen atau 26.164 Metrik Ton (MT) per hari, begitu juga avtur yang diproyeksikan meningkat sebesar 2,86 persen atau 7.149 KL per hari.

Beberapa kesiapan Satgas Nataru berupa layanan BBM, layanan LPG dan layanan Avtur. Total layanan BBM berjumlah 7.469, layanan LPG baik SPPBE, agen PSO, agen NPSO, outlet PSO dan outlet NPSO sebanyak 228.961 dan layanan avtur sejumlah 68 DPPU.

Layanan tambahan BBM antara lain mobil tangki sebanyak 160 unit, mobil dispenser tiga unit, pertashop 32 unit, motor kemasan/PDS sejumlah 213 unit dan layanan cashless payment di semua titik layanan SPBU.

Khusus di Pertamina MOR I, SPBU Reguler Siaga yang merupakan SPBU di jalur tol, jalur wisata dan jalur strategis tujuan mudik sebanyak 29 SPBU, motor kemasan/PDS sejumlah 27 dan mobil tangka sebanyak 14.

“Pertamina siap melayani masyarakat, kita telah menyiapkan sarana dan fasilitas (sarfas) distribusi sebanyak 114 TBBM dan 23 TLPG. Selain itu, Satgas Nataru juga bertugas menjamin ketersedian pelumas di SPBU,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Pertamina ikut mendorong langkah strategis pemerintah dalam menangulangi penyebaran Covid-19. Protokol antisipasi Covid-19 telah dijalankan dengan baik di seluruh SPBU.

“Kita menerapkan protokol kesehatan, tentunya dengan melakukan penyemprotan disenfektan, menyediakan hand sanitizer dan disiplin melakukan 3 M menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan,” ucapnya.

Terkait menjaga jarak saat pengisian BBM, kata Hasto, pelanggan kendaraan roda dua, sebaiknya turun dari motor dan berdiri di samping motor yang berseberangan dengan posisi operator. Sementara untuk pelanggan roda empat disarankan untuk tetap berada di mobil, namun apabila diperlukan keluar dari mobil maka diwajibkan berdiri di sisi mobil dan menjaga jarak dengan petugas SPBU.

“Penerapan protokol kesehatan dengan benar menjadi kunci penting untuk mencegah penyebaran Covid-19. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan masyarakat tetap menjaga kesehatannya masing-masing,” kata Hasto.

Guna mempermudah transaksi pembayaran, Pertamina merekomendasikan pembayaran secara cashless melalui aplikasi MyPertamina dan untuk transaksi pembayaran uang tunai dianjurkan menggunakan uang pas sesuai dengan nilai transaksi.(Sya)

Pertamina MOR I Prediksi Realisasi Harian BBM dan LPG Saat Libur Nat Naik

Pertamina MOR I Prediksi Realisasi Harian BBM dan LPG Saat Libur Nat Naik

Jakarta, jurnalkota.id

Jelang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru), PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I mempediksi akan terjadi kenaikan jumlah kebutuhan BBM dan LPG.

Menurut Unit Manager Communication Relation & CSR MOR 1, Taufikurachman, pihaknya memprediksi realisasi harian BBM selama Natal dan Tahun Baru mendatang, BBM jenis gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibandingkan dengan rata-rata harian normal sebelumnya yaitu dari 1.834 Kilo Liter (KL) menjadi 2.018 KL.

“Untuk BBM jenis gasoil (Dex, Dexlite, Biosolar) diprediksi mengalami peningkatan lima persen dari konsumsi harian normal, yaitu 1.061 KL menjadi 1.114 KL,” ujar Taufikurachman dalam keterangan persnya yang diterima jurnalkota.id di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Menurut dia, untuk konsumsi LPG subsidi diperkirakan juga mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen, dengan konsumsi harian normal yaitu 352 Metrik Ton (MT) menjadi 358 MT, sedangkan untuk LPG non subsidi diprediksi meningkat sebanyak 10,7 persen yaitu dari konsumsi harian normal sejumlah 42 MT menjadi 47 MT.

Selain itu, Pertamina telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mulai tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Tim Satgas bertugas memantau penyaluran BBM dan LPG, kelancaran distribusi serta kondisi di lapangan agar berjalan dengan lancar.

“Menjelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, tim Satgas akan selalu siaga bertugas memantau penyaluran dan kelancaran distribusi BBM dan LPG tetap lancar,” ucapnya.

Taufikurachman menjelaskan upaya Pertamina dalam pengamanan pasokan BBM dan LPG yakni dengan meningkatkan stok BBM dan LPG, penambahan mobil tangki, SPBU Kantong, dan motor kemasan.

“Dalam menghadapi Nataru tahun ini, kami menyediakan agen dan pangkalan siaga masa Satgas sejumlah 109 agen LPG PSO, 3.769 pangkalan LPG PSO, 24 agen LPG NPSO dan 434 outlet LPG NPSO. Layanan tambahan Pertamina berupa Rumah Pertamina, Pertashop, Mobile Dispenser, dan Modular,” ujarnya

Di samping itu, hingga 31 Desember pengguna aplikasi My Pertamina dapat menikmati program penawaran spesial berupa hemat Rp 250 per liternya untuk produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite saat pembelian di SPBU Pertamina yang telah terfasilitasi dan terhubung MyPertamina.(Sya)

Polemik Toilet Bernilai Ratusan Juta, DPRD Duga Ada Permainan

Polemik Toilet Bernilai Ratusan Juta, DPRD Duga Ada Permainan

 

 

Bekasi, jurnalkota.id

Proyek pembangunan toilet, westafel dan tempat wudhu di 448 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi senilai Rp 98 miliar atau sekitar Rp 196,8 juta per unit terus menimbulkan polemik. Pasalnya, kondisi bangunan-bangunan toilet yang viral tersebut sangat tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Rian saat dikonfirmasi jurnalkota.id, Kamis (17/12/2020) menduga ada permainan antara dinas terkait dengan pelaksana pembangunan proyek tersebut. Untuk itu, saat rapat kerja dengan Dinas PUPR nanti, pihaknya akan menanyakan,  kenapa hal itu bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

“Kabupaten Bekasi ini sangat sering melakukan hal yang tidak berkualitas dan tidak terpuji berkaitan dengan APBD. Makanya semua akan kita gali pada saat rapat dengan Dinas PUPR,  dan jika nanti muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, saya tidak akan mentoleril. Ini harus dibereskan, harus dirapikan,” tukasnya.

“Kita kaget dengan berita-berita yang luar biasa sangat viral, bahkan dibahas berulang-ulang dan cukup lama. Tapi wajar masyarakat ramai membicarakan hal ini, karena dengan anggaran jumbo tersebut mestinya tampilan toiletnya harus mewah. Tidak seperti bangunan toilet yang viral beberapa hari lalu,” tambah Uryan

Menurut dia, sebenarnya program yang dibuat Dinas PUPR ini bertujuan baik agar sekolah-sekolah SD yang ada di Kabupaten Bekasi memiliki toilet terutama menyambut new normal pandemi Covid-19 ini dibutuhkan toilet-toilet yang bagus, nyaman dan bersih, di dalam bangunan yang juga harus rapih.

“Memang dalam menyambut new normal pandemi Covid-19 ini semuanya harus bersih dan sehat. Namun yang terlihat sekarang ini sangat miris, sebab toilet yang dibangun dengan anggaran jumbo bahkan lebih besar dari harga sebuat unit rumah sederhana (RS) ini sangat tidak layak dihargai hingga Rp 196,8 juta,” ketusnya.

Jika dibandingkan dengan rumah sederhana yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar, dapur dan kamar mandi plus harga tanah yang hanya berkisar di angka Rp 148 juta per unit maka biaya toilet itu sangat mahal. “Padahal toilet tersebut dibangun di atas tanah milik sekolah sehingga tidak perlu membeli tanah lagi,” tambah anggota Fraksi PKS ini.

Ia juga mempertanyakan kinerja konsultan proyek yang bisa memunculkan angka seperti itu, karena menurutnya unsur material bangunan tidak menunjukan angka anggaran sebesar itu. “Yang saya sayangkan adalah konsultan yang merencanakannya. Masa uang sebanyak itu hanya untuk membangun toilet. Apalagi unsur materialnya tidak menunjukan angka anggaran segitu,” ketusnya.

“Jika dibreakdown menjadi Rencana Anggaran Belanja (RAB), maka bagaimana cara konsultan itu menghitungnya, lalu pengawasnya juga mengawasinya seperti apa. Timbul juga pertanyaan, kontraktornya mengacu kepada RAB yang mana?” Tanya Uryan.

Ia berjanji saat rapat kerja dengan Dinas PUPR nanti, dirinya akan dengan keras menyampaikan hal ini. “Pada saat rapat kerja dengan Dinas PUPR saya akan sampaikan sekeras mungkin, jangan sampai mereka membohongi masyarakat dan kami di DPRD yang menganggarkan. Ini sangat disayangkan, mungkin teman-teman di badan anggaran DPRD juga kecolongan,” ketusnya.

Saat disinggung soal pembahasan anggaran di DPRD, Ia  menjelaskan, bahwa biasanya pihak pemerintah hanya memunculkan anggarannya saja jadi tidak dibahas secara detail engineringnya. “Selain itu RAB-nya juga tidak dibahas secara detail, karena yang kita bahas adalah pagu anggaran yang muncul untuk judulnya saja,” ungkapnya.

Uryan mengaku sudah sering menyampaikan kepada pihak Dinas PUPR pada saat rapat kerja agar membuat RAB secara lengkap jika ingin membangun sebuah proyek. Misalnya gambarnya tidak cukup hanya gambar garis-garis saja tapi dibuat gambar detail yang menyerupai aslinya kalau nanti sudah jadi sehingga benar-benar sesuai dengan RAB.

Terkait proses pengawasan, lanjut Uryan, pihaknya akan mendatangi dan melakukan sidak ke sekolah-sekolah yang mendapat bantuan pembangunan toilet tersebut. Tapi sebelumnya akan mengumpulkan data-data dulu di dinas terkait dan meminta konsultan menjelaskan RAB-nya, misalnya detail meterialnya seperti apa juga gambarnya.

“Kita akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk meninjau toilet-toilet mana saja yang tidak sesuai, bahkan masih ada toilet yang belum selesai. Kalaupun sudah ada yang selesai, bangunannya tidak mencerminkan anggaran sebesar itu. Dan saya pikir kondisi ini akan berdampak buruk bagi pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sudah RAB-nya tidak sesuai dengan spesifikasi, pembangunannya tidak selesai tepat waktu,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Dede Iswandi meminta pihak aparat penegak hukum untuk segera menyikapi permasalahan ini. “Saya kira aparat penegak hukum harus secelatnya menyikapi hal ini. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas bangunan d kabupaten Bekasi paling buruk dibandingkan daerah lain, padahal analisa harga satuannya paling besar,” kata Dede.

Ia menduga, poyek di tengah bencana Covid-19 ini telah menjadi “bancakan” oknum pejabat Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Bekasi.

“Pembangunan WC, westafel dan tempat wudhu seperti yang diklaim Pemkab tetap tidak logis dan bernilai sangat fantastis. Kunci permasalahan di sini adalah analisa harga satuan barang yang begitu besar ketika menyusun RAB, bahkan terbesar di Jawa Barat, tetapi kualitasnya memble,” tutup mantan anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 ini.(Sya)

Bentuk Perawatan Pela Gandong di Maluku Masih Terjaga dengan Baik

Bentuk Perawatan Pela Gandong di Maluku Masih Terjaga dengan Baik

Jakarta, jurnalkota.id

Di tengah kemajuan modernitas, termyata bentuk-bentuk perawatan kearifan lokal Pela Gandong di Maluku masih  tetap ada dan terjaga hanya saja kurang terekspos. Salah satunya adalah kegiatan Panas Gandong Empat Negeri Bersaudara, Booi, Abaru, Kariu dan Hualoy (BAKH) yang rencananya akan digelar di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2021 mendatang.

“Kegiatan ini adalah kelanjutan dari Panas Gandong yang sudah diadakan di Negeri Hualoy tahun 1950-an, kemudian di Negeri Booi tahun 1995, dan juga akan berlanjut ke Negeri Kariu. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa kearaifan lokal Pela Gandong masih terus dirawat dalam ingatan dan praktek hidup Orang Basudara di Maluku,” kata Sekretaris Umum BAKH, DR. Abdul Manaf Tubaka dalam dialog publik bertajuk “Kearifan Lokal sebagai Penyangga Pembangunan Maluku” yang digelar TVRI Maluku di Ambon, Sabtu (12/12/2020) sore.

Manaf yang juga dikenal sebagai Antropolog dari IAIN Ambon ini mengatakan, sebagai modal sosial dan modal budaya, maka kearifan lokal Pela Gandong juga bisa dimasukan dalam kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung kemajuan periwisata di Maluku. “Sebagai modal sosial dan modal budaya, kearifan lokal Pela Gandong bisa dimasukan dalam kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung kemajuan periwisata di Maluku,” katanya.

“Di sektor pariwisata ini, kearifan lokal bisa memberi manfaat ganda yakni menjadi ajang promosi daerah dengan kekayaan alam dan budaya sebagai antraksi pariwisata itu sendiri, sekaligus bisa menjadi ruang pembudayaan nilai-nilai kearifan lokal melalui sektor pariwisata sehingga bedampak secara luas,” tambah dia.

Hal ini juga disampaikan Antroplog Unpatti Prof. Mus Huliselan pada kesempatan yang sama. “Pela Gandong bisa dijadikan ajang pariwisata Maluku melalui agenda tahunan Festival Pela Gandong atau Festival Makan Patita yang dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku. Dan ini bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat kalau pemerintah daerah mau melihatnya,” kata Prof Mus.

Untuk itu, ia berharap, kearifan lokal ini perlu didukung oleh pemerintah daerah, jangan sampai hanya dijadikan sebagai alat pemadam kebakaran saja oleh pemerintah. “Pemerintah perlu diingatkan untuk memperhatikan basis budaya yang masih hidup di tengah masyarakat ini. Sebab kearifan lokal Pela Gandong memiliki basis penberitahuan dan nilai-nilai keadaban terutama dalam pendidikan perdamaian yang penting bagi Maluku dan juga Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, selain kearifan lokal yang lain, seperti budaya Ekonomi Sasi, Makan Patita, budaya festival Meti Key, dan juga makanan khas Maluku yang menjadi daya tarik tersendiri, Pela Gandong mengandung makna yang sangat dalam bagi masyarakat. Karena diangkat sebagai suatu modal sosial dan budaya yang bisa menjadi penyangga pembangunan di Maluku untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. “Budaya Pela Gandong memiliki kekuatan perekat yang disimbolkan dengan istilah Patasiwa dan Patalima dan juga Lor Siu Lor Lim,” ujarnya.

Menurut Prof Mus, keragaman sub-etnis di Maluku dapat disatukan dalam budaya Pela Gandong yang diwadahi dalam rumah besar bernama Patasiwa dan Patalima yang dihimpun menjadi logo pemerintah daerah yaitu Siwalima. “Logo pemerintah ini bermakna harmoni dari berbagai kepentingan yang ada di Maluku. Jadi ini sama saja dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika dan  Maluku sudah punya dasar hidup itu,” tukasnya.

Selain itu, sambung Manaf Tubaka, perilaku masyarakat Maluku sebetulnya mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam pikiran mereka. Hal ini dibuktikan dengan istilah potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dipatah dua, katong dua satu gandong yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat Maluku. “Ini istilah yang luar biasa maknanya. Ini local genius yang bersesuaian dengan semangat gotong royong dalam falsafah bangsa Indonesia. Karena itu, modal sosial dan modal budaya dari kearifan lokal harus menjadi penyangga pembangunan Maluku,” ujarnya.

Prof Mus juga menambahkan bahwa tujuan kegiatan dialog kearifan lokal ini selain sebagai ajang edukasi dan perawatan nilai-nilai kearifan lokal melalui media masa, juga sebagai upaya meminimalisir dampak perubahan modernitas yang melaju begitu cepat. “Sebab kearifan lokal bebasis pada interaksi yang natural dan penuh makna sosial. Sementara kemajuan modernitas melalui revolusi industry media, membuat interaksi social tergantikan melalui media sosial. Hal ini bisa berdampak pada perilaku yang simulasionis. Perilaku yang seolah-olah baik, tetapi hanyalah peniruan dari banjirnya arus informasi,” pungkasnya.(Sya).

Jokowi Tegaskan Tak Akan Lindungi Menteri Terlibat Korupsi

Jokowi Tegaskan Tak Akan Lindungi Menteri Terlibat Korupsi

Jakarta, jurnalkota.id

Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.

Ia juga menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden.

Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.(Sya)

Dalam Seminggu Ciduk Dua Menteri, IPW: KPK Hebat

Dalam Seminggu Ciduk Dua Menteri, IPW: KPK Hebat

Jakarta, jurnalkota.id

Kepimimpinan Komjen Firli Bahuri di KPK patut diacungi jempol. Sebab dalam satu pekan terakhir lembaga anti rasuha itu berhasil membongkar kasus korupsi dua orang hebat di Kabinet Presiden Jokowi.

Pertama, Menteri Kelautan yang nota bene orang dekatnya Prabowo Subianto, tokoh oposisi yang sudah merapat ke Presiden Jokowi. Kedua, Menteri Sosial yang nota bene orang dekatnya Ketua Umum PDIP Megawati.

“Tentu tak mudah untuk meringkus dua menteri yang sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi sebagai jenderal bintang tiga Polri, Firli sudah membuktikan bahwa dirinya bisa. Kerja profesional Firli ini tentu patut dipuji dan diapresiasi. Sebab kinerja Firli ini akan membuat para pejabat yg korup “makin ngeri ngeri sedap,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Minggu (06/12/2020).

Ia mengatakan, kasus ditangkapnya dua menteri Jokowi dalam satu pekan terakhir ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan besar dalam memilih para pembantunya. “Di saat bangsa ini sedang kesulitan dan kesusahan menghadapi pandemi Covid 19, di saat rakyat serba kekurangan, kok ya kedua menteri Jokowi itu tega teganya melakukan aksi korupsi gila gilaan. Dan hasilnya ternyata dibuat untuk berfoya foya membeli barang2 brandad. Bagaimana pun aksi ini tidak bisa ditolerir. Kedua menteri jokowi itu perlu dijatuhi hukuman mati,” tukasnya.

Menurut dia, kesalahan Jokowi dalam memilih menteri kabinet ini sebenarnya sudah terlihat di tahun pertama kepemimpinannya yang kedua. Bahkan Jokowi berencana mereshuffle kabinetnya tapi selalu batal hingga kedua mentrinya ditangkap KPK. “Artinya, jika Jokowi tak segera mereshuffle kabinetnya dikhawatirkan akan makin banyak menteri Jokowi yang ditangkap KPK,” ujarnya.

IPW sendiri memberi apresiasi terhadap kerja KPK dalam menciduk kedua menteri Jokowi ini dan diharapkan KPK makin lebih agresif lagi memburu menteri-menteri Jokowi yang melakukan aksi korupsi, sehingga publik tahu persis seperti apa moralitas dan mentalitas aparatur pemerintah di era kedua kepimpinan Jokowi ini.

“IPW berkeyakinan jika KPK dan pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman mati kepada Menteri Kelautan dan Menteri Sosial, rakyat akan mendukungnya,” tutup Neta.(Sya)

Kemensos Beri Akses Penuh Atas Proses Hukum di KPK   

Kemensos Beri Akses Penuh Atas Proses Hukum di KPK  

 

Jakarta, jurnalkota.id

Kementerian Sosial sangat prihatin terhadap  proses hukum yang saat ini tengah terjadi di KPK dan  memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen Kemensos Hartono Laras menjelaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)  terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka ke beberapa orang

“Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” jelas Hartono kepada wartawan di Kemensos, hari ini.

Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul  di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras  melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi covid-19 yang kita hadapi.

“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” tambah Hartono.

“Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri,  Kejaksaan Agung, termasuk dengan  KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang  besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hartono menegaskan akan terus bekerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa  waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai bulan Januari 2021.

“Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus,” lanjutnya.

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun,  realisasi juga lebih dari 98%.(Sya)

 

PTK dan PMS Tandatangani Kerja Sama Satu Unit Armada Laut

PTK dan PMS Tandatangani Kerja Sama Satu Unit Armada Laut

 

Jakarta, jurnalkota.id

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dan PT Pelindo Marine Service (PMS) menandatangani perjanjian kerjasama penyediakan 1 unit Armada Laut untuk kegiatan Pengangkutan dan Penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari TUKS PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik ke Integrated Terminal PT Pertamina (Persero) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Acara seremonial penandatangan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan di Kantor PT Pelindo Indenesia Regional Jawa Timur, Jalan Perak Timur No.620, Surabaya, Rabu (02/12/2020) merupakan wujud dari upaya PT PTK sebagai salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan ke depan dengan melakukan kerjasama serta kolaborasi dengan berbagai Perusahaan lainnya.

“Kerjasama ini dilakukan untuk saling menunjang dan mendukung pengembangan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak guna kemajuan bersama,” ungkap Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan.

Menurut dia, PTK merupakan Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Usaha Jasa Pelayaran, Jasa Maritim dan Jasa Logistik yang sudah sangat berpengalaman dalam menyiapkan angkutan laut, baik untuk muatan BBM atau material lainnya, dan saat ini Armada Kapal Milik PTK sebanyak 124 unit kapal, yang siap untuk mendukung kegiatan Pengangkutan dan Penyaluran FAME tesebut.

“Kerjasama yang dilaksanakan antara PMS dengan PTK merupakan bagian dari pelaksanaan sinergi sesama Anak Perusahaan BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran transfer Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan target kegiatan operasional berjalan dengan baik, aman dan lancar,” jelasnya.

PTK, kata dia, akan memberikan pelayanan terbaik kepada PMS dalam memberikan pelayanan Jasa Pengangkutan FAME dari TUKS PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik ke Dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Persak, Surabaya.

“Kerjasama ini tentunya tidak hanya memberikan keuntungan bagi PTK dan PMS, tetapi juga ikut membantu program Pemerintah dalam hal penyediaan energi terbarukan, yakni bahan bakar dari Nabati yang sedang diprioritaskan oleh Pemerintah. Kita berharap, kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan ke kegiatan lainnya,” papar Nepos.

PTK sendiri memiliki 4 Anak Perusahaan yaitu PT Peteka Karya Samudera, PT Peteka Karya Gapura, PT Peteka Karya Tirta dan PT Peteka Karya Jala serta 1 Joint Venture yaitu PT Trans Yeong Maritime. “Jadi PTK siap memberikan layanan kepada PMS sesuai dengan core bisnis Anak Perusahaan dan Joint Venture PTK,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut hadir juga Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Muljanto; Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Sub Holding Commercial & Trading, Nur M. Zain; GM PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridwan Brandes; Direktur Pemasaran PTK, Arsono Kuswardanu; Direktur Utama PT Pelindo Marine Service, Umar; Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik, Wawan Sulitstyawan; serta Kepala Cabang Gersik PT USDA Seroja, Rupaida Ekawati.(Sya)

Pemerintah Akhirnya Putuskan Jatah Hari Libur Nataru

Pemerintah Akhirnya Putuskan Jatah Hari Libur Nataru

Jakarta, jurnalkota.id

Pemerintah memutuskan jatah hari libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 akan ditambah dengan libur pengganti Idul Fitri. Artinya mulai 24 hingga 27 Desember 2020 tetap berlaku hari libur. Namun, pemerintah juga menetapkan hari libur tidak berlaku pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, keputusan tersebut disepakati melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama Fachrul Razi yang dipimpin Menko PMK di Jakarta, Selasa.

“Intinya sesuai dengan arahan putuskan bahwa libur Natal dan tahun baru tetap ada, (tetap) libur dan akan ditambah pengganti Idulfitri,” kata Muhadjir saat konferensi pers secara virtual.

Ia mengatakan, hari libur baru berlaku kembali pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. “Kesepakatan itu akan diteken oleh tiga menteri, yakni Menteri PAN-RB, Menaker, dan Menag,” ungkapnya.

Dalam mengambil keputusan tersebut, hadir pula Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menag Fahcrul Razi, Mendagri Tito Karnavian, Menaker diwakili Sekjen Anwar Sanusi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Asisten SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.(Sya)

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com