Wali Kota: Penggunaan Kartu Pelanggan LPG 3 Kg  Pendistribusian Tepat Sasaran dan Tepat Harga

Wali Kota: Penggunaan Kartu Pelanggan LPG 3 Kg Pendistribusian Tepat Sasaran dan Tepat Harga

Tanjungpinang, jurnalkota.id

Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, kembali menyerahkan daftar nama penerima Kartu Pelanggan Gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan Usaha Mikro di wilayah Keluarahan Tanjung Ayun Sakti, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (25/1/2021).

Penyerahan kartu pelanggan tersebut dilakukan di tiga pangkalan di kelurahan Tanjung Ayun Sakti, yaitu  pangkalan Rosy, jalan Kartika No.88, RT.3/RW.12, pangkalan Asdin, jalan Menteng No.7C, RT.8/RW.12, dan Yana di jalan Gatra No.10, RT.2/RW.1.

Wali Kota Tanjungpinang memastikan dengan berlakunya kartu pelanggan Gas LPG 3 Kg ini, pendistribusian dan penggunaan LPG 3 Kg di pangkalan tepat sasaran dan tepat harga.

“Dengan berlakunya kartu ini, tidak ada lagi warga saya yang antre untuk mendapatkan haknya. Karena sudah tersedia di pangkalan sesuai daftar nama yang tertera di kartu tersebut,” kata Rahma.

Implementasi kartu ini juga, lanjutnya, menjamin agar tidak terjadi penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp18.000 per tabung.

“Saya imbau seluruh pangkalan menjual elpiji 3 kg  sesuai HET. Tidak boleh di atas itu. Bila kedapatan ada pangkalan yang menjual di atas harga itu, kita beri sanksi, mulai dari teguran tertulis pertama, kedua, hingga penutupan,” tegas Rahma.

Menanggapi keluhan jumlah tabung gas yang diterima usaha mikro, Rahma menuturkan untuk usaha mikro menerima 9 tabung per bulan itu sudah sesuai aturan, bahwa asetnya Rp 50 juta di luar tanah dan bangunan yang di tempati UMKM. Sedangkan omzet nya Rp300 juta per tahun.

“Kalau dihitung per bulannya lebih kurang Rp25 juta. Bilamana ada UMKM memakai 20 atau 30 tabung per bulan. Saya rasa omzetnya sudah melebihi ketentuan dari Rp300 juta per tahun,” sebutnya.

Menurut Rahma, Pemko membantu sesuai dengan regulasi. Karena, kita ketahui kuota yang diberikan pertamina itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup.

“Namun, yang menjadi pertanyaan kita, selama ini elpiji 3 kg itu ke mana?. Karena dari hasil pantauan kita ada yang tidak berhak memakai elpiji 3 kg. Untuk itu, kita utamakan bagi yang berhak menerima. Mengenai kekurangan itu, tentu akan kita tinjau, karena aturan yang kita pakai ini bukan tanpa kajian,” tuturnya.

Sementara, Hera (46), warga RT. 001/RW.011, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, yang sehari-hari menjual gorengan mengaku senang dengan adanya program kartu pelanggan elpiji 3 kg ini. Menurutnya, program ini sangat bagus agar pendistribusiannya lebih teratur, tepat harga, dan tepat sasaran.

“Alhamduliah, kalau pemakaian untuk usaha saya 9 tabung per bulan itu cukup. Kami bersyukur, dengan adanya kartu ini, saya tidak perlu antre lagi seperti dulu. harganya pun sesuai,” ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah penerima kartu pelanggan elpiji 3 kg di pangkalan Rosy, jalan Kartika No.88, RT.3/RW.12 sebanyak 24 RTS dan 17 usaha mikro, pangkalan Asdin, jalan Menteng No.7C, RT.8/RW.12, sebanyak 18 RTS dan 9 usaha mikro, dan pangkalan Yana di jalan Gatra No.10, RT.2/RW.1, sebanyak 97 RTS dan 18 usaha mikro.
Sumber  Diskominfo

Editor : Antoni

Dandim 0510/Trs Tinjau Penyuntikan Vaksin di Puskesmas Cikupa

Dandim 0510/Trs Tinjau Penyuntikan Vaksin di Puskesmas Cikupa

Tangerang, jurnalkota.id

Dandim 0510/Trs Letkol Inf Bangun I E Siregar di dampingi Plh Danramil 04/Cikupa Kapten Kav E Panjaitan meninjau langsung penyuntikan vaksin kepada tenaga medis di Puskesmas Cikupa Kabupaten Tangerang, Senin (25/01/2021).

Penyuntikan Vaksin Corona Vac produksi Sinovac kepada tenaga medis pegawai Puskesmas sebanyak 56 orang tenaga medis termasuk bedan Desa di Puskesmas Cikupa.

Dandim 0510/Trs Letkol Inf Bangun I E Siregar menjelaskan, untuk data pengiriman vaksin Sinovac yang di terima Puskesmas Cikupa sebanyak 120 vaksin dan sudah terpakai sebanyak hari ini baru terlihat 56 orang tenaga medis.

“Saya lihat secara keseluruhan vaksinasi berjalan aman tanpa adanya keluhan atau efek vaksin yang mengakibatkan penanganan yang lebih lanjut. Pelayanan penyuntikan vaksinasi di lakukan secara bergiliran tanpa mengganggu pelayanan,” ujarnya.

Penulis: M.Andika Putra/Rusli H

333 Orang Casis Caba PK TNI AL Terima Pembekalan dari Panda Tanjungpinang

333 Orang Casis Caba PK TNI AL Terima Pembekalan dari Panda Tanjungpinang

Tanjungpinang, jurnalkota.id

Sebanyak 333 orang Calon Siswa Calon Bintara Prajurit Karir (Casis Caba PK) Pria dan Wanita Gelombang I Tahun 2021, terima pembekalan awal oleh segenap Panitia Daerah (Panda) Tanjungpinang di lapangan apel Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No 1, Batu Hitam, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (25/01/2021).

Pembekalan tersebut bertujuan agar seluruh peserta seleksi dapat memahami secara umum bagaimana proses seleksi masuk Casis Caba PK, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan pilihannya untuk berkarier mengabdi kepada bangsa dan negara menjadi prajurit TNI Angkatan Laut.

Dari 333 orang Casis Caba PK Gelombang I ini terdiri dari 285 orang tercatat sementara sebagai Casis Caba PK Pria, sedang 48 orang sisanya tercatat sementara sebagai Casis Caba PK Wanita.

Usai kegiatan tersebut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay mengatakan, baru saja Panitia Daerah Tanjungpinang memberikan pembekalan atau pengarahan kepada seluruh Casis Caba PK Gelombang I Tahun 2021, agar mendapat gambaran apa saja yang nantinya pada pelaksanaan tes.

“Panda Tanjungpinang masing-masing memberikan pengarahan mulai dari Aspers Danlantamal IV Kolonel Laut (KH/W) Dewi Lestari, S.Pd., M. Tr. Hanla., M.M.,CHRMP., selaku Sekretaris Panda, kemudian Kadisminpers Lantamal IV Letkol Marinir Dadan Solahudin, S.Ag., selaku Katim Pemeriksaan Adminitrasi,” ujarnya.

Paban Pamgal Letkol Laut (KH) Saleh Hidayat, selaku Katim MI (mewakili Asintel Danlantamal IV), Kasubdis Jas Mayor Marinir Cisworo selaku Katim Jasmani, Kadiskes Lantamal IV Mayor Laut (K) Muji Wilestanto,SKM.,M.M., M.Tr.Opsla., selaku Katim Kesehatan dan Mayor Laut (KH) Udung Nurahman Pabandya Diada Pers selaku Katim Pendaftaran dan Penyelesaian.

“Rangkaian Pekasanaan tes akan dimulai pada tanggal 9 Februari 2021 bersama-sama dengan Casis Calon Tamtama (Casis Cata) Pria Gelombang I Tahun 2021. TNI Angkatan Laut sudah memastikan bahwa disetiap penerimaan Casis Taruna AAL maupun Caba PK dan Cata PK adalah tidak dipungut biaya serta bebas dari KKN,” pungkas Kadispen Lantamal IV.

Penulis : Antoni
Editor    : Pang

Resmob Satreskrim Polres Kab. Serang dan Satreskrim Polsek Kragilan Bekuk Tersangka Curas

Resmob Satreskrim Polres Kab. Serang dan Satreskrim Polsek Kragilan Bekuk Tersangka Curas

Kabupaten Serang, jurnalkota.id

Resmob Satreskrim Polres Kabupaten Serang Polda Banten berhasil membekuk pelaku Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Pelaku Berisinial BA Seorang Pria yang baru berumur 26 tahun Nekat melakukan aksinya kepada Korban pada Selasa, (19/1/2021). Sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Korban Sedang diperjalanan berangkat dari rumah hendak ke kantor Desa Cemplang.

Pada Hari Senin, (25/1/2021) Kapolres Serang AKBP Maryono S.I.K., M.Si., melalui kasat Reskrim AKP David Adhi Kusuma S.I.K., M.H dan Kanit resmob iptu Priyanto S.H, Kasat Reskrim AKP David Adhi Kusuma S.I.K., M.H., mengatakan ke awak media, Alhamdulillah pada Selasa, (19/1/2021) sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Cibuluh Kp.CurugSari Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Prov.Banten, pihaknya, Satuan Jajaran dari Reskrim dan Resmob Polres Serang berkat Laporan korban tanggal 12 Januari 2021, pelaku dibekuk

“Diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, saat itu korban sekitar jam 09.55 WIB, hendak ke kantor Desa Cemplang, ketika Sampai di jalan Cibuluh Kp.Curug Sari Korban diikuti Oleh Dua Orang laki-laki yang menggunakan kendaraan Sepeda Motor.

Korban diberhentikan Kemudian kunci motor korban dicabut dengan menodongkan 1 buah Senjata api dan 1 buah Blati/Golok Sambil meminta Korban turun dari Motornya, Setelah itu Pelaku melarikan diri membawa 1 Unit Sepeda motor Milik korban Yamaha N-Max dengan No.Pol : A-4968-IA warna biru, Nomer rangka : MH3S190JJ050707, Nomor Mesin : G3E4E-0745383 tahun 2018, Atas Nama : Sutinah warga Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kab Serang.

Korban Lakukan Pelaporan kepihak kepolisian dengan Nomor : LP/03/I/2021/Banten/Res.Serang/Sek-Jawilan/Jawilan-LP-B/06/I/2021/Sek.Ciruas/Res.Serang.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Sebesar Rp.20.000.000.

Senin, (25/1/2021), ekitar Jam 12.30 WIB Pelaku BA kami amankan di kontrakannya, tepatnya di Kec.Kibin Kabupaten Serang, tersangkut pelaku mengakui melakukan pencurian degan kekerasan bersama temannya Inisial T yang saat ini DPO.

“Dan pasal yang kami sangkakan ialah Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan Dengan masa kurungan paling lama 9 tahun Penjara,” ungkap David.

Penulis : Agi Prakat Raharja S.Kom

Klinik Mulya Medika di Kec. Walantaka Diduga  Buka Sebelum Izin  Keluar

Klinik Mulya Medika di Kec. Walantaka Diduga Buka Sebelum Izin Keluar

Serang, jurnalkota.id

Bermodalkan izin Praktek Bidan Hj.Sri Mulyasari Amd. Keb. Dengan SIPB No : 4464/9907/kes/205/XI/2017, yang terletak di Kampung Kiara, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walatantaka, Kota Serang, diduga telah membuka praktik klinik Mulya Medika, padahal izin klinik tersebut belum terbit.

Seperti yang tertuang dalam surat edaran No Hk.03.03/menkes/537/2015 tentang penggunaan surat keterangan pengurusan surat tanda registrasi (STR) untuk kepentingan permohonan penerbitan surat izin praktik (SIP), harus sudah ada sebelumnya untuk melakukan kegiatan praktik klinik.

Saat ditemui, Hj.Sri Mulyasari, mengakui jika dirinya sudah melakukan praktiknya sebelum surat izin kliniknya keluar. Ia mengatakan, bahwa surat izin kliniknya belum jadi, hanya baru mau jadi.

“Terkait perizinan sedang diproses dan katanya sih besok udah jadi. Dan kalau ada tamu yang datang saya jadi gak tenang dan emosi. Dan saya sudah empat kali didatangin begini,” ujarnya, Senin, (25/1/2020).

Di tempat yang sama, Arif selaku suami dari Hj.Sri Mulyasari mengakui, jika terkait perizinan sedang diurus. Dan memang pihaknya melakukan praktik klinik sebelum surat iziin keluar.

“Kalau izin bidan sudah ada, dan itu masih aktif. Yang saat ini sedang diproses kliniknya, dan nama klinik yang sedang diproses Mulya Medika. Untuk pembuatan surat perizinannya dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.

Arif menambahkan, jika semuanya sudah tinggal mengupload data-datanya. Sebelum izin keluar Ibu Hj. Sri Mulyasari sudah melakukan peraktiknya, karena masyarakat memintanya.

“Masyarakat sekitar sini, dan kita tidak minta mereka yang datang, sesuai dengan kemampuan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LSM Penjara Provinsi Banten, Rasmidi S.H menegaskan, kalau ada bidan yang melakukan praktik klinik namun surat izin tidak ada, dan dokter pendampinganya tidak ada itu tidak bisa didiamkan. “Kami akan segera layangkan surat ke Dinkes dan instansi terkait, dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Penulis : Agi/Deni/Qais

Setdako Tanjungpinang Motivasi  Jajarannya, Saling Bekerjasama dan Bersinergi

Setdako Tanjungpinang Motivasi Jajarannya, Saling Bekerjasama dan Bersinergi

Tanjungpinang, jurnalkota.id

Pasca pelantikan pejabat esselon 3 dan esselon 4 di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang selasa (19/1/2021) lalu, terlihat pejabat yang dilantik sudah mulai aktif bekerja pada dinas masing-masing. Begitu juga Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Tanjungpinang, yang sudah menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP.

Sebagai bentuk evaluasi, Senin (25/1/2021), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad S, memimpin rapat rutin pejabat esselon 2 dan 3 pada sekretariat daerah setelah apel pagi di ruang rapat lantai 2 kantor Wali Kota Tanjungpinang. Dalam rapat tersebut, sekda memberikan motivasi kepada pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

“Kepada seluruh jajaran di Setdako untuk menyiapkan seluruh kelengkapan kegiatan sebelum kegiatan berjalan. Susun jadwal kegiatan dengan matang,” ucap Teguh.

Teguh juga berpesan agar semua jajaran saling berkoordinasi antar bagian di lingkungan setdako. “Harapan kita bersama, Pemko semakin kuat kedepannya dengan saling bekerjasama dan bersinergi,” tambahnya.

Ia juga berharap, dengan semangat baru ini para kabag dan jajarannya dapat memberikan pemikiran dan inovasi baru untuk kemajuan Pemko Tanjungpinang.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian tugas dan rencana kerja masing-masing kepala bagian setdako Tanjungpinang. Juga perkenalan dari pejabat yang mutasi ke kantor sekretariat daerah Kota Tanjungpinang.
Sumber Prokompim.

Editor : Antoni

 

Polri Menjadi Pelayan, Benahi Orientasi

Polri Menjadi Pelayan, Benahi Orientasi

Oleh: Suryadi
(Pemerhati Kepolisian dan Budaya)

Polri itu institusi besar dan kompleks. Pendidikan sebagai awal muasal
Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, amat jelas. Rekrutmen dan
pembinaan karir dilakukan dengan konsisten dan konsekuen
terhadap prinsip terbuka berikut segala risikonya, sudah seharusnya
merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan SDM. Dengan
manajemen itu, terjamin’clean n clear’ dari dekil-dekil yang
mengotorinya. Dari situ mau dibawa ke mana Polri, tinggal tergantung
orientasi, menjadi ahli atau raih pangkat dan jabatan. Tegas, agar
terbangun harapan sehingga tak ada apatisme pada anggota. Yang tak habis-
habisnya diperdebatkan adalah, kesejahteraan dulu
profesional kemudian, atau sebaliknya. Apa itu sejahtera?

KEPOLISIAN adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu bunyi UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1.1. Selanjutnya disebutkan, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah pegawai negeri pada Polri (Ps. 1.2) Dimaksudkan pegawai negeri ada dua, yaitu anggota Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) (Ps. 20 (1) a, b).

Selanjutnya, UU tersebut mengatur, setiap anggota Polri diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggungjawab dalam penugasannya (Ps. 25 (1). Mereka memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak (Ps. 26 (1), yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (Ps. 26 2).

Pada 8 Januari 2002 UU ini diundangkan. Polri pun menjadi polisi sipil. Ini buah perjuangan perlawanan ‘alot’ para pegiat hak asasi kemanusiaan (HAM) terhadap penguasa otoriter nan represif. Berjuang bak ungkapan Latin, “Frangas non flectes! –Engkau dapat menindasku, tapi tidak mengubah pendirianku!” (Marwoto ed. al. 2006: 94). Kemudian, Soeharto, pemimpin rezim Orba menyatakan diri berhenti pada Mei 1998. Selamat tinggal Polri masa lalu!.

Rupanya sudah alami, UU datang kemudian setelah segala sesuatu berjalan. Harus ada kejadian lebih dulu. Demikian juga dengan UU Kepolisian yang baru. Tak pelak lagi, harus kerja keras. Problemnya amat dinamis terkadang liar. Harus mengubah kultur manusianya di tengah perubahan politik dari otoritarian ke demokrasi yang labil alias tak kunjung dewasa. Sementara, banyak orang menafsirkan dalam demokrasi kebebasan adalah segala-galanya hingga abai tertib. Mirip-mirip ‘melek’ dulu atau merdeka dulu?. Tentu saja ‘takes time’.

Setelah 19 tahun UU Kepolisian berjalan, saya melihat Polri dihadapkan pada tiga persoalan besar sekaligus: Pertama, belum selesai dengan dirinya sendiri. Kedua, kebebasan yang diametral dengan tuntutan tertib. Ketiga, Polri berpegang pada hukum tidak untuk sekadar menghukum, tapi memberi perlindungan hukum, mulai dari preemtif (sebelum terbangun potensi kriminal), preventif, dan represif. Dalam kalimat lain, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dengan sikap dan perilaku mengayomi dan melayani yang tetap dalam bingkai penegakkan hukum. Butuh energi ekstra dan seni bukan?

Tulisan ini coba memahami persoalan Polri yang “belum selesai dengan dirinya sendiri” berelasi dengan profesionalisme, kelayakan hidup, dan kesejahteraan. Tentu, patut ada komparasi untuk itu. Pastilah, hal ini akan mengundang rasa tidak puas. Apa lagi, bila ‘hidup layak’ dicampuradukkan dengan ‘gaya hidup’ dan ‘biaya kelakuan’, pasti akan menjauh dari sejahtera. Keluhan pun menjadi serupa dengan di masa lalu, tak ada putus-putus sejak ketika masih ‘main otot’ sampai kini sipil

Historikal dan Nilai Juang
TAK terbayangkan bagaimana sebuah negeri dengan Pemerintah dan pemerintahan tanpa polisi. Ketika bumi belahan timur Asia ini masih silih berganti dijajah bangsa asing, polisi sudah ada. Tetapi, kepentingannya tetap yaitu, pengamanan dan penegakan hukum yang berpihak bagi kepentingan kolonial.

Kemudian, tumbuh-kembang Polisi Indonesia beriringan dengan kelahiran Republik Indonesia (RI) dan seterusnya. Serupa dengan laskar-laskar dan badan-badan perjuangan yang lain, Polisi Indonesia basisnya adalah pejuang.

Para perintis polisi Indonesia cuma menunggu momen terakhir untuk ke luar dari Polisi Istimewa Jepang (Tokubetsu Keisatsu Tai). Hanya empat hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, di Surabaya pada 21 Agustus 1945, di bawah kepempimpinan ‘Inspektoer Polisi Kelas I’ Moehammad Jasin, mereka atas nama seluruh warga polisi memproklamasikan (ed. Zachrie dan Wiwanto, 2010: xvii, 1):

“…Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”.
Testimoni salah seorang pelaku peristiwa 10 November 1945,
Surabaya, Jenderal TNI (Purn), Muhammad Wahyu Sudarto menyebut:
“…Jepang yang waktu itu sudah kalah dari Pasukan Sekutu menyerah
kepada RI dan intinya adalah Pak Jasin. Demikian pula Inggris
mendarat di Surabaya. Bila tak ada Pak Jasin, arek-arek Suroboyo
tidak bisa segalak itu”.

Sengaja dikutipkan seperti di atas sebagai nilai juang yang –sudah seharusnya– terwariskan kepada generasi bangsa kini, khususnya semua anggota Polri. Tanggal 21 Agustus 1945 ataukah 1 Juli 1946 yang lebih tepat sebagai Hari Jadi Polri/ Bhayangkara, memang pernah diperdebatkan. Tetapi, biarlah sejarah yang berbicara. Sejarah itu pintu ke luar yang ’care’ tentang hari ini demi masa-masa yang akan datang.

Kini Polri berada di era Reformasi. Perjalanannya pekat ditandai oleh mereka yang telah berjasa pada bangsa dan negara, kemudian berpulang atau pensiun. Generasi terus berganti, jumlah anggota Polri kini sekitar 500 ribu orang. Mereka tersebar mulai dari pusat, Polda-Polda, Polres-Polres, Polsek-Polsek, hingga para Bhintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa-desa. Termasuk di dalamnya sekitar 50.000 anggota Brimob (polisi berkualifikasi tempur skala terbatas).

Polisi-polisi itu dipastikan berusia antara 18 hingga mendekati pensiun 58 tahun, berkarir 0 tahun – 35-an tahun. Menurut ruang kepangkatan, mereka terdiri atas perwira tinggi sekitar 400 orang, perwira menengah mungkin sekitar 1.500 orang (Kombes – Kompol), serta sebagian besar perwira pertama (AKP – Ipda), bintara (Aiptu – Bripda) sampai tamtama (Abriptu – Bharada). Jumlah terbesar para bintara, dengan asumsi setiap Sekolah Polisi Negara (SPN) di Polda-Polda meluluskan rata-rata 200-an Bintara per tahun. Jumlah yang lebih kurang sama diluluskan juga perwira pertama oleh Akpol setiap tahunnya –belum termasuk lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

SDM dan Yanmas Lini Terdepan
SEJAK dulu hingga kini, bila dirunut dari basis awal pendidikan kepolisian mereka, beragam seturut perubahan nama-nama sekolahnya. Untuk perwira yaitu Akpol, SIPSS, bintara (SPN), dan tamtama (Brimob). Dari masa ke masa, sesuai bertumbuh dan perkembangan jumlah penduduk yang kehidupannya amat dipengaruhi oleh sistem politik dan perekonomian, Polri dilihat oleh masyarakat menggunakan kacamata yang beragam. Sebagai medan juang, kemudian kembali hidup sebagai masyarakat biasa, atau bertahan dengan segala keterbatasan sebagaimana juga dialami oleh para penyandang profesi lainnya di pemerintahan. Ada pula suatu masa, tidak banyak orang mau jadi anggota Polri karena alasan buruknya kesejahteraan.

Reformasi membawa perubahan besar seiring dengan tuntutan demokrasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Polri harus dilihat sebagai profesi berintegritas, bukan sekadar lapangan kerja. Tetapi, sebaik apa pun sistem dibangun, kuncinya adalah SDM yang unggul. Luar biasa, dalam 20 tahun terakhir tumbuh subur polisi-polisi intelektual. Lima – enam tahun muncul ‘gerakan besar’ menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) yang dicanangkan oleh Jenderal Pol. (Purn) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D di awal-awal ia menjadi Kapolri ke-24 pada 2016. Tapi, ia juga memberi catatan, secara organisasi atau struktural, mewujudkan Polri yang Promoter tidak akan sesulit kerja-kerja besar ketika mengubah kultur umum lama Polri (baca: main kuasa, mengedepankan kekerasan, dan koruptif).

Ketika Tito menjadi Mendagri, segera pelanjutnya, Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si (2019 – 2021) mengukuhkan Promoter, seraya ia juga melakukan pemantapan manajemen media (baca: erat berkait dengan membangun dan memelihara imej). Akhir Januari 2021 pensiun, Idham digantikan oleh Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui oleh DPR. Tanpa analisa dan evaluasi (anev) detil terhadap Promoter secara luas terpublikasi, Sigit di hadapan DPR RI menggulir programnya dalam kemasan bernama ‘Presisi‘.

Tentu butuh anev komprehensif terhadap ‘Presisi’ yang sinambung dengan Promoter. Tetapi, ada yang menarik dari paparan Sigit di hadapan DPR (Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Rabu, 20/1/22). Polsek-Polsek tertentu tidak lagi dibebani tugas penyidikan, sehingga berbasis pada resolusi yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Jadi fungsinya, lebih dititikberatkan pada tugas preemtif, preventif, selain penyelesaian-penyelesaian masalah dengan ‘restorative justice’.

Berelasi dengan ‘restorative justice,’ hal itu dinilai bagus oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Maromy. Langkah ini, menurutnya, merupakan kebijakan untuk terwujudnya keadilan dengan mengalihkan ke posisi seperti tidak pernah terjadi. “LP itu bukan satu-satunya tujuan pemidanaan. Banyak kasus justru terpidana yang masuk LP, sekeluarnya malah lebih mahir lagi melakukan kejahatan,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL), Syaefurahman Al-Banjary, S.H., M.Si (Suryadi & Helsi, 2020: 195, 194). Tapi, jika pelakunya memang sudah menjadi profesi, kambuhan, narkoba, pencabulan anak, terorisme, atau kejahatan yang membahayakan masyarakat, tentu tidak pantas masuk dalam pertimbangan penyelesaian ‘restorative justice’.

Dalam pandangan penulis, hal tersebut, juga akan berkait dengan azas manfaat yang harus tetap berada dalam bingkai penegakan hukum. Memang, tidak semua harus masuk ke pengadilan dan berlanjut hidup di lembaga pemasyarakatan (LP). Misalnya, perkara pencurian oleh orang yang bukan memang profesinya. Juga, kasus-kasus yang melibatkan remaja yang bisa dilihat sebagai kenakalan. Sebaliknya, ini sekaligus juga sebagai ‘warning’ bagi Polri, karena amat berelasi dengan mentalitas aparat yang suka memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Maka, profesional adalah integritas dan moralitas yang disertai pengawasan tanpa kompromi.

Satu hal yang mungkin sudah lama disadari, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu membangun sinergitas internal “jangan hanya ada dalam kalimat’. Maknanya, bahwa semua fungsi sama pentingnya. Tidaklah satu fungsi lebih penting daripada fungsi yang lain, apalagi saling menihilkan. Iklim serupa ini akan menciptakan kompetisi dalam arti bertanding bukan “sikut menyikut bersaing” sehingga terbuka kesempatan bagi semua untuk berprestasi dalam karir. Tanpa melahirkan iklim kerja dengan ‘pendekatan-pendekatan konkret’ pada terwujudnya harapan, yang akan muncul adalah sebuah sandiwara kalau bukan lebih buruk lagi, apatisme.

Penting untuk diluruskan adalah orientasi. Mau jadi ‘polisi karir – polisi ahli’ (PKPA) atau raih pangkat dan jabatan. Jika PKPA, setiap polisi akan cenderung dipacu berprestasi sebaik-baiknya, karena persoalan-persoalan yang sering salah kaprah disebut sebagai ‘kesejahteraan’ sudah konsisten mengikuti fluktuasi prestasi. Kesejahteraan (‘welfare), tulis Setiyono, secara umum mengacu pada ‘well being’ atau kehidupan yang lebih baik berkait dengan kenyamanan, kebahagiaan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh hidup (2018: 32). Ini harus ada bukan hanya pada masyarakat, tapi dalam lingkungan Polri sendiri.

Apresiasi kelembagaan tidak cuma bisa disamakan oleh ‘charity’ dari seorang pemimpin, seperti beragam penghargaan dan hadiah-hadiah termasuk kenaikan pangkat dan mutasi promosi. Semua proporsional, ’ajeg’ dan realistis dinikmati oleh setiap anggota beriringan dengan tegaknya ‘reward and punishment’ sepanjang berkarir. Pada saat yang sama, perubahan besar pada ‘deploy police’ tidak musiman, atau hanya jika terdapat kejadian luar biasa. Semua dinamis beriringan dengan keahlian dan kematangan menggeluti kondisi kesetempatan (lokalitas). Namun, tidak pula ‘local police, local boy’ menjadi harga mati!

Jadi, banyak atau sedikitnya jumlah anggota bukan sekadar dilihat karena pertimbangan pusat atau bukan pusat, tapi pada urgensi persoalan penanganan dan pelayanan. Sampai hari ini, bukan rahasia lagi dan tidak hanya di Polri, aparat di lini terdepan itu dapat dipastikan lebih minim jumlahnya dibandingkan dengan di pusat-pusat kekuasaan (belum lagi bicara kapasitas dan kualitas). Perlu penataan proporsional menghadapi dinamika persoalan dan konsistensi keinginan besar menjadi pelayan ketimbang penghardik.

Polri kini sudah di zaman yang didukung oleh Iptek. Memang, Iptek bukan segala-galanya, tapi sudah seharusnya mampu menengahi kalkulasi rasio yang sekadar berbasis jumlah polisi berbanding penduduk. ***

 

Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto Bersilaturahmi Kepada Segenap Potensi Kultural dan Agamis di Wilayahnya

Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto Bersilaturahmi Kepada Segenap Potensi Kultural dan Agamis di Wilayahnya

Banten, jurnalkota.id

Modernisasi hendaklah membangun suatu keadaban, begitulah hendaknya. Dalam konteks Polri, itulah polisi yang ‘civilize’, menghargai kultur dan nilai-nilai kesetempatan (lokalitas). Sama sekali bukan membongkarnya.

Berelasi dengan itu, Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto, S.H., M.H., M.B.A, senantiasa bersilaturahmi kepada segenap potensi kultural dan agamis di wilayahnya.

Kapolda ke-4 Banten setelah Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo (Kapolri terpilih pengganti Idham Azis) itu, dengan ringan menggandeng K.H. Tubagus Ahmad Syadzili Wase menuruni tangga Masjid Banten Lama, Serang, Ahad (24/01/21). AGI/RED

 

 

 

Gugus Tugas Covid-19 Polres Serang Diberi Extra Puding

Gugus Tugas Covid-19 Polres Serang Diberi Extra Puding

Kabupaten Serang, jurnalkota.id

Guna menjaga kesehatan seluruh personel Gugus Tugas pencegahan penyebaran Covid-19 dari unsur Polres Serang, diberikan makanan tambahan berupa extra puding.

Pembagian extra puding ini dibagikan usai melakukan apel pagi bersama di halaman Polres Serang, Senin (25/01/2020). Selain extra puding juga diberikan bubur kacang hijau, telur ayam, air mineral yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Menurut Kapolres Serang AKBP Mariyono, S.I.K., M.Si, personel Polres sebagai salah satu tim gugus tugas dalam pencegahan penyebaran virus corona, harus dalam keadaaan fit dan sehat. Salah satunya dengan Memakan ektra podding bersama.

“Ini untuk menjaga stamina tetap fit, setiap pagi anggota Polres Serang menerima extra puding di kantor Polres berupa pembagian bubur kacang hijau, telur rebus dan vitamin C,” pungkas Mariyono.

Kegiatan ini akan terus berlangsung hingga masa pandemi virus corona dinyatakan selesai, dan status bencana nasional atas pandemi corona virus resmi dicabut oleh pemerintah.

Penulis : Deni

 

Gelar Coffe Morning, Dandim 0315/Bintan:  Bina Sinergitas antar Prajurit TNI  Aktif bersama Veteran

Gelar Coffe Morning, Dandim 0315/Bintan: Bina Sinergitas antar Prajurit TNI Aktif bersama Veteran

Tanjungpinang, jurnalkota.id

Komando Distrik Militer (Kodim) 0315/Bintan menggelar kegiatan Silaturahmi dan Coffe Morning bersama Keluarga Besar TNI (KBT), dalam hal ini kepada para Veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan ABRI/ TNI-Polri (PEPABRI) di Makodim 0315/Bintan, Jalan Ahmad Yani, Km 5, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (25/1/2021).

“Pertemuan ini merupakan sarana yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan kebersamaan, guna membangun komunikasi dialogis di antara kita, agar tetap terbinanya keharmonisan dan sinergitas antar Prajurit TNI yang Aktif bersama Para Veteran,” ujar Dandim 0315/Bintan, Kolonel Inf I Gusti Ketut Artasuyasa dalam sambutannya.

Ditambahkan, sistem pertahanan Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta dengan menempatkan seluruh komponen bangsa sebagai komponen pendukung, dan komponen cadangan di mana TNI sebagai kekuatan utamanya.

“Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode Binter (Pembinaan Teritorial), merupakan wahana untuk mewujudkan kebersamaan dan keeratan hubungan dengan seluruh komponen bangsa, termasuk kepada para Veteran,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua LVRI Cabang Tanjungpinang A. Ibrahim menyampaikan bahwa berterima kasih kepada Dandim 0315/Bintan dan Jajaran yang telah mengundang para Veteran baik dari PPAD, PPAL, PPAU dan PP Polri untuk bersilaturahmi bersama.

Lanjutnya, ia mengaku bahwa saat ini Kodim 0315/Bintan selaku Aparat Garnizun di wilayah sangat perduli terhadap nasib para Veteran yang ada, khususnya di Kota Tanjungpinang.

Kegiatan Coffe Morning dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan dan usai berdiskusi dan bertukar fikiran, Dandim 0315/Bintan kembali menyerahkan Tali Asih kepada Seluruh Veteran yang hadir pada kegiatan tersebut.

Terpantau hadir dalam kegiatan tersebut Ketua LVRI Tanjungpinang, Ketua Pepabri Tanjungpinang, Veteran dari PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, Para Pasi Kodim 0315/Bintan serta Jajaran Danramil Kodim 0315/Bintan.

Penulis : Antoni
Editor    : Pang

 

 

 

About Jurnal Kota.id

Portal berita yang menyajikan informasi aktual, fakta dan terpercaya. Lahir dengan moto “Bicara Sesuai Fakta”. Keseimbangan dalam menyajikan realita dengan Cover Both Side. Disajikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dan referensi untuk para pengambil keputusan.

Media Jurnal Kota terbit dalam bentuk cetak dan media online. Untuk pemasangan iklan cetak dan online dapat menhubungi (021) 54331420

Penerbit : PT. Media Tiga Serangkai
Rukan Gading Kirana Blok D 6 No. 32 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Telp. (021) 45874085 Fax. (021) 45878796
jurnalkota03@gmail.com / jurnalkota2020@gmail.com

Jurnal Kota.id
(021)45874085

Mobile : 081218881273 –
jurnalkota03@gmail.com – juralkota2020@gmail.com